#SISTEM PEMERINTAHAN TERBUKA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochimmengikuti Forum Pertemuan Terbuka Seluruh Pegawai (Town Hall Meeting) bersama Menteri Hukum Republik Indonesia yang ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, menggunakan media sosial (medsos) sebagai sistem peringatan dini lewat ekosistem Lontara+ yang merupakan aplikasi untuk memperkuat layanan publik, ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya menghadapi era pemerintahan digital. "Kompetensi ASN di era digital seperti saat ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi BaratSaefur Rochimmenyebut bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan merupakan instrumen penting dalam mendekatkan layanan ...

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memitigasi potensi pelanggaran persaingan usaha pada sektor ...

Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyikapi sebanyak 2.825 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup pemprov terancam berhenti bekerjasetelah masa kontraknya berakhir ...

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar Tahun 2027, memfokuskan pada empat pilar seperti infrastruktur dan digitalisasi ...

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Sulawesi Selatan membahas penguatan digitalisasi dan integrasi layanan publik melalui Forum Perangkat Daerah (FPD). Sekretaris Dinas ...

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap mendukung Proyek Strategis Nasional pemerintahan Presiden Prabowo. Rektor UMI Prof Dr ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperkuat pelayanan berbasis digitalisasi dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk mendukung kinerja pemerintahan agar berjalan ...