#SYARAT CALON KEPALA DAERAH

Kepolisian mengerahkan 1.273 personel untuk mengamankan aksi beberapa elemen masyarakat di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros akan memaksimalkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) periode 2024. “Pemda sedang ...

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai hasil pembahasan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada telah ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Benediktus Hestu Cipto Handoyo meminta Badan Legislasi DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia ...

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menepis tudingan bahwa materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disetujui dalam pembicaraan tingkat I untuk menjegal partai ...

Komisi Pemilihan Umum (KU) Provinsi Sulawesi Selatan membuka pendaftaran bagi lembaga pemantau Pilkada serentak gubernur, bupati dan wali kota di Sulsel mulai 27 Februari-16 November 2024. ...

Anggota Fraksi PDI Perjuangan T.B. Hasanuddin mengatakan bahwa Rapat Badan Legislasi DPR RI pembahasan Rancangan Undang-UndangPilkada yang disebut bertentangan dengan putusan Mahkamah ...

Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait dengan syarat calon kepala daerah. "Kita hormati kewenangan dan keputusan ...

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki syarat dukungan lebih dari cukup untuk mengusung sendiri Ketua DPW PKB Jawa Tengah K.H.Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada ...

Constitutional Democracy Initiative (Consid) menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang perubahan ketentuan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan pertanda ...