#TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya peraturan presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil ...

Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan sistem Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. ...

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan kedatangan tiga menteri sekaligus ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (11/9/2025) akan membawa manfaat langsung ke masyarakat ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan 78 poin pada penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Monitoring Center for Strategic Project (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)menilai tingginya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun ini ...

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI mulai Senin, 1 September 2025. Hal ...

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan meraih dua penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai daerah dengan kinerja terbaik penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ...

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat M Natsir menekankan pentingnya program desa antikorupsi sebagai upaya membangun transparansi dan akuntabilitas sejak tingkat pemerintahan desa. ...

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mendorong peran pemerintah daerah dalam menginisiasi produk hukum yang ramah terhadap investasi daerah guna meningkatkan pendapatan. Menurut dia, ...

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dibangun sesuai sektor unggulan daerah seperti kelautan, pertambangan, dan pertanian. Aria Bima di ...