#TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Direktorat Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan monitoring hasil penilaian calon percontohan desa antikorupsi di Desa Tarailu, Kabupaten Kabupaten ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berkomitmen mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dan penyusunan kebijakan ...

Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Munafri Arifuddin melantik salah seorang Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Agung RI Asrul Alimina sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar untuk memperkuat ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah setempat. ...

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan berhasil memfasilitasi dan mengharmonisasi 114 Rancangan Produk Hukum Daerah yang berasal dari tiga kabupaten di Sulawesi ...

Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) bukan sebagai kritik semata tetapi sebagai bahan introspeksi dan pembelajaran untuk perbaikan ke depan. ...

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar memperkuat standar layanan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintah. ...

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan enam arahan praktis untuk mempercepat pembangunan di Sulawesi Selatan pada momentum peringatan hari jadi ke-356 tahun Sulsel. Akhmad Wiyagus ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak melalukan intervensi dalam pelaksanaanprogram pokok pikiran (pokir) khususnya terkait pengadaan barang ...

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama berkomitmen memperkuat sistem anti korupsi serta penekanan integritas kepada ...