Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berkomitmen mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dan penyusunan kebijakan berbasis data.
"Keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan arah, kekuatan koordinasi dan keberanian untuk berinovasi," kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, dalam keterangannya yang diterima di Mamuju, Selasa.
Hal itu disampaikan Junda Maulana saat menghadiri rapat koordinasi nasional sinkronisasi program dan kegiatan kementerian/lembaga non-kementerian dengan pemerintah daerah, yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26-29 Oktober 2025.
Rakor nasional ini, kata dia, mempertemukan seluruh sekretaris daerah dan kepala Bappeda dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia.
Menurut dia, rapat koordinasi nasional itu menjadi momentum memperkuat konsolidasi dan komitmen bersama seluruh daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan, efisien dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Dia mengatakan forum strategis tersebut menjadi wadah penyelarasan arah kebijakan pembangunan agar program nasional dan daerah saling mendukung dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi nasional itu, menurut dia, menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi dan perencanaan yang berkualitas adalah fondasi utama yang lebih maju dan inklusif
Bagi Pemerintah Provinsi Sulbar, kata Junda, rapat koordinasi nasional itu menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi arah pembangunan.
"Di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, kerja sama antara pusat dan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan," kata Junda Maulana yang juga menjabat Kepala Bapperida Sulbar.
Dia menyampaikan bahwa arahan Menteri Dalam Negeri pada rapat koordinasi nasional itu, sejalan dengan semangat transformasi tata kelola pemerintahan yang tengah dilakukan dalam misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Pemerintah Provinsi Sulbar, kata dia, berkomitmen memperkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor melalui peran strategis sekda.
"Bapperida Sulbar, juga akan terus memperkuat fungsinya sebagai pusat data, analisis kebijakan dan fasilitator kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan bahwa sekretaris daerah memiliki peran penting sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, sedangkan Bappeda berfungsi sebagai pusat perencanaan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil.
Mendagri menegaskan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Mendagri juga menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan efisien tanpa membebani masyarakat.
Ia mencontohkan praktik baik dari Kabupaten Banyuwangi, yang berhasil mengoptimalkan PAD melalui sistem digital yang transparan dan terintegrasi.
