#TATA NEGARA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur sebagai upaya penataan dan pelestarian cagar budaya ...

DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat melakukan penandatanganan "Memorandum of Understanding/MoU" atau nota kesepahaman penanganan masalah hukum bidang ...

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) ...

Dalam sebuah forum diskusi bertema “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” awal bulan ini, mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan kritik terkait kebijakan dan tata kelola ...

Pakar hukum tata negara UniversitasGadjah Mada YogyakartaOce Madril mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian calon anggota legislatif ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar Sulawesi Selatan membuka lowongan untuk sebanyak 1.870 orang pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau sesuai jumlah TPS yang tersebar di 157 kelurahan ...

Tiga orang pemohon uji materi Undang-Undang Pilkada meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) melindungi eksistensi konstitusionalitas surat suara kosong atau blank vote, sehingga dikategorikan sebagai ...

Mahkamah Konstitusi telah memutus 308 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2024 dan memprediksi PHPU kepala daerah akan mencapai 324 perkara. "Pada PHPU 2024 lalu, MK telah ...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak mengusulkan penambahan pagu anggaran untuk tahun 2025 pada rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, ...

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membacakan putusan sidang kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan tidak dapat ...