#WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Kumpulan berita wajar tanpa pengecualian, ditemukan 619 berita.

Pemkab Sidrap Sulsel terima penghargaan dari Menkeu setelah raih lima kali WTP

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan menerima dua penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih lima kali ...

BPK mengungkap 9.158 temuan senilai Rp18,37 triliun pada semester I tahun 2022

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I-2022. Ketua BPK Isma Yatun memaparkan sebanyak 7.020 permasalahan ...

Tokoh senior Papua mengkritisi kinerja lembaga pengawasan di Papua

Tokoh senior Papua Michael Manufandu mengkritisi kinerja sejumlah lembaga pengawasan maupun lembaga penegakan hukum di wilayah ini dinilai tidak berdaya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi oleh ...

Menko Polhukam: Status opini WTP tidak menjamin bebas korupsi

Menteri KoordinatorBidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin sebuah daerah atau lembaga terbebas ...

Empat auditor BPK didakwa menerima suap Rp1,9 M dari Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa empat auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat telah menerima suap dari Bupati Bogor nonaktif,Ade Yasin, sebesar Rp1,9 miliar. Jaksa ...

Kedudukan Polri di bawah Presiden hasil reformasi dan sudah final

Sesungguhnya kedudukan Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini adalah hasil perjuangan reformasi dan perwujudan dari Demokrasi Pancasila. Jadi, bukan karena peristiwa pembunuhan pada Brigadir ...

Banggar DPRD kritisi Pemprov Sulsel diduga utak-atik APBD 2022

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyampaikan kritikan keras kepada pemerintah provinsi setempat terkait dugaan mengutak-atik anggaran APBD tahun 2022 melalui skema ...

Kementerian Sosial diminta menjawab temuan BPK dalam 60 hari ke depan

Kementerian Sosial (Kemensos) diminta menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Kemensos TA 2021 dalam 60 hari ke depan. Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, ...

KPK sidik kasus dugaan suap terkait Laporan Keuangan Pemprov Sulsel TA 2020

Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) menyidik kasus dugaan suap terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Dinas Pekerjaan ...

DPRD menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pangkep tahun 2021

DPRD Pangkep Sulawesi Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep tahun 2021 menjadi peraturan daerah (Perda). ...