Makassar (ANTARA) - Kepala BPJS Kesehatan Makassar Dr Esty menemui Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terkait penyelesaian data warga sangat miskin yang menjadi prioritas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tanpa iuran.
"Kami berharap dari pertemuan ini, bisa menyelesaikan masalah data warga sangat miskin untuk seluruh kabupaten yang ada di Sulsel," ujar Dr Esty di sela-sela pertemuannya dengan Wagub, di Kantor Gubernur, Selasa.
Ia menjelaskan, pihaknya sendiri telah melakukan monitoring dan evaluasi serta intens berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait data tersebut khususnya wilayah kerja Kantor Cabang Makassar, yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman mengatakan, Pemprov Sulsel melalui Dinas Sosial sementara menyelesaikan validasi data kabupaten/kota di Sulsel.
Untuk data peserta BPJS berasal dari keluarga miskin (desil 1) sebanyak 200.000 orang yang belum terdaftar oleh JKN prioritas tercover iuran gratis dan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap.
"Saya diskusi perihal percepatan validasi data desil satu dengan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus target selesai input. Hal ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan Pemprov Sulsel tepat sasaran," ujarnya.
"Kami berharap dari pertemuan ini, bisa menyelesaikan masalah data warga sangat miskin untuk seluruh kabupaten yang ada di Sulsel," ujar Dr Esty di sela-sela pertemuannya dengan Wagub, di Kantor Gubernur, Selasa.
Ia menjelaskan, pihaknya sendiri telah melakukan monitoring dan evaluasi serta intens berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait data tersebut khususnya wilayah kerja Kantor Cabang Makassar, yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman mengatakan, Pemprov Sulsel melalui Dinas Sosial sementara menyelesaikan validasi data kabupaten/kota di Sulsel.
Untuk data peserta BPJS berasal dari keluarga miskin (desil 1) sebanyak 200.000 orang yang belum terdaftar oleh JKN prioritas tercover iuran gratis dan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap.
"Saya diskusi perihal percepatan validasi data desil satu dengan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus target selesai input. Hal ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan Pemprov Sulsel tepat sasaran," ujarnya.