Mamuju (ANTARA News)- Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat  Drs Suhardi Duka MM memberikan penjelasan mengenai terjadinya devisit anggaran APBD 2009 yang membuat krisis keuangan terjadi di wilayah itu hingga saat ini.

"Saya ingin memberi penjelasan kepada masyarakat agar mereka tahu mengapa pada 2010 ini mengalami krisis keuangan, disebabkan karena APBD Mamuju  2009 mengalami devisit,"katanya di Mamuju, Sabtu.

Ia mengatakan, pada 2009 APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju mengalami devisit sekitar Rp101 miliar, karena sejumlah program pembiayaan pemerintah pada tahun itu tidak bisa dibayarkan.

Hal tersebut terjadi karena dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang besarnya sekitar Rp133 miliar untuk Kabupaten Mamuju yang seharusnya disiapkan untuk membiayai program yang belum dibayarkan Pemkab Mamuju 2009 tersebut, tidak dicairkan secara keseluruhan pemerintah pusat.

"DBH yang dicarikan pemerintah pusat untuk Mamuju hanya sekitar Rp32 miliar, sehingga masih tersisa sekitar Rp101 miliar anggaran DBH yang belum dicairkan,"katanya.

Akibatnya kata dia, sejumlah program pada APBD 2009 yang seharusnya dibayarkan Pemkab Mamuju melalui DBH yang tersisa sekitar Rp101 miliar dari pemerintah pusat tersebut, akhirnya tidak dibayarkan.

Akibatnya APBD Mamuju 2009 mengalami devisit sekitar Rp101 miliar dan devisit tersebut dibebankan menjadi beban dan utang pada tahun 2010.

"Itulah sebabnya 2010 ini, APBD Mamuju divisit sekitar Rp101 miliar untuk membayarkan beban dan utang 2009, karena DBH 2009 tidak dicairkan pemerintah di pusat,"katanya.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat memahami kondisi keuangan pada Pemkab Mamuju sehingga mengakibatkan banyak program pemerintah yang seharusnya sudah dibayarkan tahun ini tertunda.

"Honor guru kontrak, tunjangan kinerja guru, tunjangan paramedis dan tunjangan perangkat desa semuanya belum dibayar secara keseluruhan kecuali hanya separuh saja karena anggaran APBD Mamuju  2010 belum digunakan  karena DBH belum cair,"katanya.

Ia meminta agar kondisi keuangan Pemkab Mamuju yang dalam kondisi krisis ini jangan dijadikan ajang untuk menjelek-jelekan pemerintah karena semuanya tidak disengaja dan tidak direncanakan.

"Ini sudah menjelang pilkada jangan sampai isu krisis keuangan di Pemkab Mamuju menjadi ajang untuk menjelekkan saya yang juga akan maju sebagai calon bupati Mamuju incumbent, isu tersebut jangan dipolitisir untuk menguntungkan pasangan calon tertentu di Pilkada,"katanya.
(T.KR-MFH/S016)