Pemprov Sulbar berupaya tekan angka kemiskinan turun satu persen setiap tahun

Jumat, 16 Januari 2026 18:46 WIB

Pemprov Sulbar melaksanakan rapat lintas sektor dibidang pada sejumlah bidang strategis untuk menekan angka kemiskinan di Mamuju, Jumat (16/1/2026) ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat kerja lintas sektor untuk menekan angka kemiskinan agar dapat berkurang sekitar satu persen setiap tahun.

Sekertaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, di Mamuju, Jumat, mengatakan, Pemprov Sulbar terus berupaya menekan angka kemiskinan yang mencapai 10,41 persen pada 2025 di Sulbar agar dapat turun satu persen setiap tahun.

Ia mengatakan, Pemprov Sulbar melaksanakan rapat lintas sektor dibidang pada sejumlah bidang strategis yakni bidang politik, keamanan dan ketertiban, ekonomi, perindustrian, dan pariwisata, bidang sosial kesejahteraan masyarakat, serta sektor pendidikan.

Menurut dia, selain menekan angka kemiskinan, Pemprov Sulbar juga berupaya menurunkan stunting agar dapat dibawah 20 persen pada 2026, dan diharapkan terus turun pada 2029 mencapai di bawah 10 persen.

Ia mengatakan, Pemprov Sulbar berupaya memperkuat sinergi antar pemerintah dan juga organisasi perangkat daerah sesuai dengan harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.

"Setiap masalah pembangunan, harus dipahami secara utuh, agar tidak hanya diketahui, namun juga dapat diselesaikan dengan baik," katanya.

Ia berharap, dengan rapat kerja tersebut dapat melahirkan isu strategis berbasis data dan indikator, baik makro maupun sektoral serta dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi, strategi penyelesaiannya.

Ia meminta, agar program dan strategi yang disusun Pemprov Sulbar dapat selaras dengan kebijakan pemerintah kabupaten, melalui sinkronisasi program secara efektiv dan efisien agar setiap prioritas pembangunan dapat mencapai target dan optimal.

"Percepatan penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan turun satu persen per tahun, membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten, begitu juga dengan upaya penurunan angka stunting," katanya.