
Pemkab Gowa klaim tingkat kemiskinan menurun

Gowa (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gowa mengklaim tingkat kemiskinan ekstrem di daerah itu mengalami penurunan 0,78 poin selama periode 2021-2025 di bawah rata-rata Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama dalam mendorong kemajuan daerah. Kalau kita bicara Gowa Maju, tentu tidak terlepas dari persoalan kemiskinan,” ujar Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang saat Fokus Grup Diskusi (FGD) di Baruga Tinggimae, Rujab Bupati Kabupaten Gowa, Rabu.
Dalam FGD tersebut dipandu fasilitator Bahtiar MA Saleh bertajuk Gowa Maju: Gerak Bersama Hapus Miskin Ekstrim, berkolaborasi dengan organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel.
Husniah menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian adalah indikator kemajuan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata.
“Selama ini orang melihat gedung tinggi, jalan bagus, sarana sekolah. Tapi yang sering dilupakan adalah sumber daya manusia. Ini tentu sebagai kunci utama kemajuan daerahnya," tutur bupati perempuan pertama di Kabupaten Gowa itu.
Menurutnya, pembangunan harus berjalan seimbang. Langkah paling mendasar dalam menekan kemiskinan ekstrem adalah memastikan ketersediaan data yang valid. Tingkat kemiskinan di Gowa kini berada di bawah rata-rata Pemprov Sulsel tahun ini.
Kendati jumlah kemiskinan mengalami fluktuasi pascapandemi COVID-19 tahun 2022-2023 di Gowa. Namun pada 2023, angka kemiskinan berada di 7,42 persen, turun menjadi 6,64 persen di tahun 2025 atau menurun 0,78 poin. Ini menunjukkan program intervensi Pemkab Gowa kepada masyarakat mulai terkonvergensi dengan baik.
Di sisi lain, ekonomi Gowa dalam beberapa tahun terakhir sejak pandemi turut mengalami fluktuasi. Ia menyebut, terjadi penurunan pada 2021-2022. Hal itu karena dipengaruhi rendahnya daya beli masyarakat.
Namun seiring menurunnya angka kemiskinan tersebut, tentu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor dengan dukungan daya beli masyarakat semakin meningkat, hanya saja masih bersifat fluktuatif.
"Pertumbuhan ekonomi kita di Gowa kembali naik pada 2023 sebesar 5,82 persen, namun kemudian sempat turun lagi pada 2024. Dan tahun 2025 naik 7,04 persen melampaui capaian Sulsel di angka 5,43 persen dan data nasional sebesar 5,11 persen," ucapnya mengklaim.
Pihaknya mengapresiasi kegiatan FGD tersebut untuk menjadi ruang bersama mencari solusi konkret serta merumuskan langkah terarah dalam menekan angka kemiskinan. "Tujuannya, supaya saya tahu apa yang akan saya lakukan,"katanya menambahkan.
Menanggapi hal tersebut narasumber dari akademisi UIN Alauddin Makassar, Prof Muhaemin Latif mengungkapkan, di Gowa terdapat sekitar 1.000 keluarga miskin ekstrem. Namun, ia menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata.
Ia menjelaskan, kemiskinan juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Indikatornya tidak bisa satu faktor saja. Faktor lain adalah lemahnya kepemimpinan pada kepedulian sosial, ketimpangan SDM serta tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
"Faktor lainnya adalah perilaku korupsi dan lemahnya good governance turut menjadi penghambat utama terhadap kebijakan. Selain itu, munculnya diskriminasi struktural dapat membuat kebijakan ekonomi belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan," tuturnya menekankan.
Sementara, Ketua IJTI Sulsel Andi Mohammad Sardi, menambahkan, sinergi serta komitmen bersama semua pihak diperlukan untuk menghadirkan solusi terarah, berkelanjutan bagi masyarakat. Peran media dinilai sangat strategis dalam menyampaikan informasi secara akurat, edukatif, dan berimbang kepada publik, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah secara transparan dan tepat sasaran.
Pewarta : M Darwin Fatir
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
