Gubernur Sulsel tegaskan pentingnya program konservasi hutan
Rabu, 8 Januari 2020 18:26 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah saat meninjau Cekdam Bili-Bili Kabupaten Gowa bersama Kepala Balai Pompengan, Selasa (7/1/2020). ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel
Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah menegaskan pentingnya program konservasi hutan di 24 kabupaten dan kota di provinsi itu sebagai upaya menghindari terjadinya bencana alam khususnya tanah longsor dan banjir.
"Itu program mitigasi, itu sangat penting, terutama mengevakuasi ketika itu ada longsor, hubungan putus, saya kira itu harus dilanjutkan. Tapi yang paling penting program konservasi, itu bukan lagi sesuatu yang boleh ditawar, itu keharusan," kata Nurdin Abdullah di Makassar, Rabu.
Guru Besar Kehutanan itu menjelaskan, salah satu langkah menyeimbangkan alam khusus di Sulsel ini harus melakukan konservasi hutan secara bertahap di setiap daerah. Terlebih di wilayah bendungan, cekdam agar menjaga hulu.
"Ketika masuk musim kemarau kita kekurangan air, ketika masuk musim hujan kita kelebihan air. Ini tidak seimbang. Makanya keseimbangan alam ini harus kita kembalikan," kata mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu.
Meluapnya air di daerah aliran sungai (DAS) Walanae, Jeneberang dan Saddang akibat perambahan hutan yang berlebihan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23, urusan kehutanan berada di pemerintah provinsi.
"Makanya ini dalam proses konsolidasi. Tapi, kita juga harus bersama kabupaten-kota menjaga kelestarian hutan," kata Nurdin Abdullah.
"Itu program mitigasi, itu sangat penting, terutama mengevakuasi ketika itu ada longsor, hubungan putus, saya kira itu harus dilanjutkan. Tapi yang paling penting program konservasi, itu bukan lagi sesuatu yang boleh ditawar, itu keharusan," kata Nurdin Abdullah di Makassar, Rabu.
Guru Besar Kehutanan itu menjelaskan, salah satu langkah menyeimbangkan alam khusus di Sulsel ini harus melakukan konservasi hutan secara bertahap di setiap daerah. Terlebih di wilayah bendungan, cekdam agar menjaga hulu.
"Ketika masuk musim kemarau kita kekurangan air, ketika masuk musim hujan kita kelebihan air. Ini tidak seimbang. Makanya keseimbangan alam ini harus kita kembalikan," kata mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu.
Meluapnya air di daerah aliran sungai (DAS) Walanae, Jeneberang dan Saddang akibat perambahan hutan yang berlebihan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23, urusan kehutanan berada di pemerintah provinsi.
"Makanya ini dalam proses konsolidasi. Tapi, kita juga harus bersama kabupaten-kota menjaga kelestarian hutan," kata Nurdin Abdullah.
Pewarta : Abdul Kadir
Editor : Amirullah
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Terpopuler - Lingkungan Hidup
Lihat Juga
Pj Wali Kota Makassar luncurkan sekolah sampah di Kecamatan Manggala
12 January 2020 17:04 WIB, 2020
Walhi minta Pemprov Sulsel kaji ulang kebijakan penambangan pasir laut
08 January 2020 7:03 WIB, 2020
Pemprov Sulsel siapkan bronjong antisipasi abrasi di Galesong Takalar
07 January 2020 18:56 WIB, 2020
Walhi Sulsel : Abrasi di Galesong Takalar masih disebabkan penambangan pasir
07 January 2020 18:42 WIB, 2020