Makassar (ANTARA News) - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional  Sulawesi Selatan, Buhari Kahar Muzakkar menyoroti pola pembiayaan pendidikan gratis yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota. 

Buhari yang juga Ketua Komisi C DPRD Sulsel di Makassar, Kamis, mengatakan, hasil kunjungannya ke daerah, masih banyak daerah yang belum memenuhi 60 persen pembiayaan untuk pendidikan gratis.

"Padahal kesepakatan antara Gubernur dan Bupati untuk pendidikan gratis adalah 40 persen ditanggung provinsi dan 60 persen ditanggung kabupaten/kota," katanya.

Dari hasil kunjungan anggota Fraksi PAN DPRD Sulsel ini menyebut beberapa kabupaten seperti, Takalar, Bantaeng, Bone, tidak mencapai 60 persen dari total anggaran pendidikan yang dibutuhkan di daerahnya.

Ia juga menyebut, realisasi anggaran pendidikan dibeberapa daerah sangat rendah seperti di Kabupaten Maros yang dianggarkan sekitar Rp18 miliar baru terealisasi 50 persen. 

Demikian juga dengan program kesehatan gratis, kata dia, untuk Maros yang mendapat APBD Sulsel Rp2 miliar baru terealisasi Rp400 juta.

Untuk itu, Buhari mengatakan hasil temuan tersebut akan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi fraksi saat menyampaikan pemandangan umum di sidang paripurna penetapan APBD Perubahan 2010. 

Buhari juga menyarankan agar, kebijakan sering pembiayaan tersebut kembali dibicarakan secara terbuka antara Pemerintah Provinsi dan semua kepala daerah di kabupaten/kota.

Jangan sampai, lanjutnya, kabupaten hanya mengandalkan APBD provinsi untuk dana pendidikan dan kesehatan. (T.pso-099/S016)