Mamuju (ANTARA News) - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Sulawesi Barat, melaksanakan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dengan beberapa Satuan Kerja perangkat Daerah.

Wakil Gubernur Sulbar Amri Sanusi pada rapat koordinasi di Mamuju, Minggu, mengatakan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sangat penting dilaksanakan agar program itu dapat berjalan dengan baik.  

Rakor dihadiri Irjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hariati, diikuti sekitar 30 peserta.

Wakil Gubernur Sulbar mengatakan, pentingnya kegiatan ini sebagai wahana yang strategis untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah agar berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Menurut dia, kegiatan ini juga menjadi momen penting yang bertujuan untuk mengkonsultasikan, menyesuaikan dan mengatur pelaksanaan operasional program -program serta kegiatan di tahun 2010 dan program yang akan dilakukan di tahun 2011.

"Penanggulangan kemiskinan bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, sehingga semua elemen warga negara, mempunyai peranan dan tanggung jawab sama, dalam usaha percepatan menanggulangi kemiskinan," ungkapnya.

Amri mengemukakan, semangat untuk menanggulangi kemiskinan ini menjadi dasar munculnya berbagai prakarsa pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menanggulangi kemiskinan mulai dari program yang bersifat bantuan langsung, pemberdayaan, sampai dengan bantuan permodalan.

Oleh karena itu, kata dia, program-program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD harus dilakukan evaluasi sejauh mana pemanfaatan yang dilaksanakan selama ini.

Dia menegaskan, bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dan berperan strategis dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terutama di dalam era otonomi dan secara umum, keberadaan pemerintah daerah untuk melindungi dan mensejahterahkan masyarakat, mendorong proses demokratisasi dan pendidikan politik tingkat local, menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan sipil dan pelayanan public, menggugah dan menigkatkan partisipasi masyarakat, serta memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam kegiatan ini, kata dia, penyelenggaraan rapat koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dalam penanggulangan angka kemiskinan diharapkan bisa menghasilkan sebuah rumusan untuk dijadikan pijakan dalam menyusun program-program dimasa mendatang.

Selama ini, kata dia, banyak program yang telah digagas oleh Pemprov Sulbar termasuk program yang saat ini baru dicanangkan di tahun 2010 melalui gerakan pembangunan desa berbasis masyarakat mandiri atau yang disebut "Bangun mandar", juga merupakan salah satu cara untuk mengangkat desa-desa tertinggal menjadi desa yang mandiri.

"Memang gerakan bangun Mandar ini belum memberikan andil yang besar karena masih dalam tahap penilaian untuk dilakukan pelaksanaan pembangunan di daerah. Namun, program Bangun Mandar ini diyakini sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi daerah ini sehingga mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan," pungkasnya.

Sementara itu kepala BPMPD Sulbar Mulyadi Bintaha mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah provinsi setempat berhasil memangkas angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

"Angka kemiskinan di Sulbar pada tahun 2008 berada pada posisi 16,73 persen. Angka itu berhasil ditekan menjadi 15,29 persen di tahun 2009 dan angka kemiskinan di tahun ini berhasil dipangkas menjadi 13,58 persen," kata dia.

Menurutnya, data penurunan angka kemiskinan di provinsi termuda ini berdasarkan hasil data sensus dari media Maret 2008 hingga Maret 2010.

Ia mengatakan, jika dilihat perbandingan angka kemiskinan di pulau Sulawesi, maka Sulbar berada pada posisi ketiga membayangi provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada posisi dua dengan capaian 11,60 persen, sedangkan Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi teratas di pulau Sulawesi dengan capaian 9,10 persen. (T.KR-ACO/R010)Â