Makassar (ANTARA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Pokok tahun anggaran 2020, mengalami defisit akibat dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang sangat mempengaruhi semua sektor pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
"Penyebab defisit itu karena penerimaan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama turun sekitar 30 sampai 40 persen. Kemudian dana bagi hasil berkurang 50 persen, itu merupakan dana transfer dari pusat," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe di Makassar, Rabu.
Tidak hanya itu, setiap tahun Pemprov mendapatkan Rp500 miliar dana segar dari biaya cukai rokok, namun sejak pandemi, mengalami pengurangan. Bahkan, pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) pun ikut berpengaruh.
"Maksudnya, kita dapat dari Pertamina dana itu, pajak bahan bakar juga menurun jauh karena penjualan ikut turun, dan lain sebagainya. Itulah menyebabkan defisit," ucap pria disapa akrab Ulla itu.
Berkaitan dengan pinjaman yang diajukan Pemerintah Provinsi Sulsel hingga Rp1 triliun lebih kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), kata dia, pinjaman tersebut ikut menutupi defisit.
"Seandainya tidak ada pinjaman, mungkin kita defisit. Defisitnya itu sekitar Rp670 miliar sekian. Defisit itu karena dampak COVID-19," kata Ulla.
Soal pinjaman tersebut, kata dia, sudah disetujui, dalam hal ini Departemen Keuangan, namun secara administrasi, proposalnya masih diverifikasi supaya bisa ditentukan jumlahnya, apakah Rp1 triliun atau Rp1,4 triliun.
Beruntung, Pemerintah Pusat telah memberikan opsi, karena pinjaman itu bersifat lunak, dan bunganya nol persen dengan masa tenor hingga delapan tahun ke depan.
"Kenapa kami DPR relatif menyambut baik pinjaman itu, selain ringan, mencicil pokok dipotong dari DAU (Dana Alokasi Umum). Selama ini kan DAU kita naik antara Rp300 sampai Rp400 miliar. Jadi kemungkinan tidak ada kenaikan, karena dipakai untuk membayar," tuturnya.
Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) mengambil asumsi moderat terkait pinjaman tersebut dan menyetujui usulan Pemprov Sulsel, mengingat kondisi COVID-19 sangat berpengaruh pada semua sektor pendapatan.
Mengenai persetujuan APBD Perubahan 2020, kata dia, hasil rapat finalisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel telah menyetujui Rp10,8 triliun lebih seusai rancangan yang diajukan sebelumnya.
"Penyebab defisit itu karena penerimaan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama turun sekitar 30 sampai 40 persen. Kemudian dana bagi hasil berkurang 50 persen, itu merupakan dana transfer dari pusat," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe di Makassar, Rabu.
Tidak hanya itu, setiap tahun Pemprov mendapatkan Rp500 miliar dana segar dari biaya cukai rokok, namun sejak pandemi, mengalami pengurangan. Bahkan, pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) pun ikut berpengaruh.
"Maksudnya, kita dapat dari Pertamina dana itu, pajak bahan bakar juga menurun jauh karena penjualan ikut turun, dan lain sebagainya. Itulah menyebabkan defisit," ucap pria disapa akrab Ulla itu.
Berkaitan dengan pinjaman yang diajukan Pemerintah Provinsi Sulsel hingga Rp1 triliun lebih kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), kata dia, pinjaman tersebut ikut menutupi defisit.
"Seandainya tidak ada pinjaman, mungkin kita defisit. Defisitnya itu sekitar Rp670 miliar sekian. Defisit itu karena dampak COVID-19," kata Ulla.
Soal pinjaman tersebut, kata dia, sudah disetujui, dalam hal ini Departemen Keuangan, namun secara administrasi, proposalnya masih diverifikasi supaya bisa ditentukan jumlahnya, apakah Rp1 triliun atau Rp1,4 triliun.
Beruntung, Pemerintah Pusat telah memberikan opsi, karena pinjaman itu bersifat lunak, dan bunganya nol persen dengan masa tenor hingga delapan tahun ke depan.
"Kenapa kami DPR relatif menyambut baik pinjaman itu, selain ringan, mencicil pokok dipotong dari DAU (Dana Alokasi Umum). Selama ini kan DAU kita naik antara Rp300 sampai Rp400 miliar. Jadi kemungkinan tidak ada kenaikan, karena dipakai untuk membayar," tuturnya.
Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) mengambil asumsi moderat terkait pinjaman tersebut dan menyetujui usulan Pemprov Sulsel, mengingat kondisi COVID-19 sangat berpengaruh pada semua sektor pendapatan.
Mengenai persetujuan APBD Perubahan 2020, kata dia, hasil rapat finalisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel telah menyetujui Rp10,8 triliun lebih seusai rancangan yang diajukan sebelumnya.