Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan langkah strategis menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Purwokerto, Jumat, mengatakan penurunan dana transfer ke daerah (TKD) tidak hanya dialami Banyumas, juga seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam hal ini, kata dia, Banyumas pada tahun 2026 akan mengalami pengurangan TKD sebesar Rp319 miliar.
“Semua kabupaten dikurangi kok. Maka saya minta jangan hanya mengeluh, tapi harus mencari cara untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat,” katanya menegaskan.
Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan daerah tetap berpihak kepada masyarakat, dengan tidak menaikkan tarif parkir maupun pajak bumi dan bangunan (PBB).
Bahkan, kata dia, beberapa desa meminta agar dilakukan perpanjangan penghapusan denda PBB.
“Ini sedang saya pertimbangkan,” katanya.
Terkait dengan upaya peningkatan PAD, dia mengatakan hal itu akan dilakukan melalui kerja sama investasi yang menguntungkan daerah, seperti rencana pengelolaan kawasan pertokoan Kebondalem dan Lokawisata Baturraden oleh pihak ketiga.
Dalam hal ini, kata dia, masalah pengelolaan Kebondalem sudah dalam pembicaraan dengan investor, sedangkan Baturraden yang masih dalam tahap diskusi akan diserahkan kepada pihak ketiga dengan sistem berbeda dari sebelumnya.
“Baturraden saya sudah punya angan-angan begini, laba bersih, pendapatan bersih, bukan PAD ya, pendapatan bersih Baturraden berapa sih? Kalau sudah disepakati Rp7 miliar dalam satu tahun, maka Rp7 miliar saya kunci, itu yang harus disetorkan investor kepada pemda,” katanya menjelaskan.
Ia mengaku mengadopsi pola kemitraan dalam pengelolaan salah satu taman wisata di Kota Solo semasa kepemimpinan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka (sebelum menjadi Wakil Presiden RI).
Setelah taman wisata tersebut dikelola secara profesional melalui pola kemitraan dengan pihak ketiga, kata dia, kontribusi terhadap PAD meningkat signifikan dari sebelumnya di bawah Rp500 juta per tahun menjadi Rp2 miliar per tahun.
Ia mengatakan dengan efisiensi dan pola kemitraan yang transparan, Pemkab Banyumas akan terus berupaya untuk dapat menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah keterbatasan fiskal nasional.
