Pemprov Bali libatkan Satgas Desa Adat pantau objek wisata cegah kerumunan
Jumat, 30 Oktober 2020 16:10 WIB
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa (Antaranews Bali/Rhisma/2020)
Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata melibatkan Satgas Desa Adat dan pecalang (petugas pengamanan adat) untuk mengawasi dan memantau wisatawan yang berada di objek wisata agar tidak sampai terjadi kerumunan.
"Mereka nanti akan menegur apabila terjadi kerumunan dan di setiap objek wisata wajib disiapkan sarana protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan dan sabun," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa di Denpasar, Kamis.
Menurut Astawa, dalam beberapa hari terakhir, kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata mulai mengalami peningkatan. Pada 26 Oktober mencapai 5.000 orang, kemudian meningkat 6.300 orang pada 27 Oktober dan mencapai 9.500 orang pada 28 Oktober.
Kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Bali, didominasi wisatawan yang datang dengan penerbangan dari Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Kunjungan wisatawan domestik merupakan berkah bagi Bali yang selama ini mengandalkan pariwisata dan selama delapan bulan terakhir anjlok karena pandemi COVID-19," ucapnya.
Namun, ujar Astawa, liburan panjang dengan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi selama masa pandemi adalah dua hal yang perlu diselaraskan, karena kesehatan sangat penting dan menjadi hal utama yang harus diselamatkan, namun ekonomi juga penting bagi kelangsungan hidup banyak pihak.
"Sehingga pemerintah menyelaraskan dan menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan ekonomi sebagaimana kita menciptakan liburan yang aman, nyaman tanpa kerumunan," ujar mantan Kepala Bappeda Bali itu.
Astawa mengatakan kesadaran masyarakat Bali dalam menggunakan masker sudah meningkat, namun kerumunan yang belum dapat terurai dengan baik. "Seperti kita ketahui bahwa salah satu penyebab penularan COVID-19 adalah di tengah kerumunan, terutama 'ngobrol' dengan lawan bicara tanpa masker, dan keramaian yang menimbulkan kerumunan tanpa jaga jarak," katanya.
Untuk mengetahui wisatawan yang masuk Bali dalam kondisi aman, sekaligus untuk menjamin tidak terjadinya klaster baru, baik bagi wisatawan yang datang dan masyarakat lokal, wisatawan wajib memproteksi diri sebelum datang ke Bali, dengan syarat minimal menunjukkan surat kesehatan tes cepat atau usap berbasis PCR.
"Sedangkan saat sudah berada di Bali, pemerintah daerah bekerja sama dengan Satgas Desa Adat dan pecalang bertugas untuk mengawasi dan memantau wisatawan yang ada di objek wisata," ujar Astawa.
Pemprov Bali, lanjut dia, juga memiliki aplikasi "Love Bali" yang disiapkan bagi wisatawan yang masuk untuk mengisi cek diri terkait data daerah asal, identitas lengkap, berapa lama akan berada di Bali dan menginap dimana selama berlibur di Bali.
"Hal ini diharapkan menjadi data akurat kunjungan wisatawan di masa pandemi, sehingga membantu Satgas Penanganan COVID-19 untuk melakukan 'tracing contacts' apabila terjadi kasus COVID-19 saat mereka berada di Bali," kata Astawa.
"Mereka nanti akan menegur apabila terjadi kerumunan dan di setiap objek wisata wajib disiapkan sarana protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan dan sabun," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa di Denpasar, Kamis.
Menurut Astawa, dalam beberapa hari terakhir, kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata mulai mengalami peningkatan. Pada 26 Oktober mencapai 5.000 orang, kemudian meningkat 6.300 orang pada 27 Oktober dan mencapai 9.500 orang pada 28 Oktober.
Kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Bali, didominasi wisatawan yang datang dengan penerbangan dari Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Kunjungan wisatawan domestik merupakan berkah bagi Bali yang selama ini mengandalkan pariwisata dan selama delapan bulan terakhir anjlok karena pandemi COVID-19," ucapnya.
Namun, ujar Astawa, liburan panjang dengan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi selama masa pandemi adalah dua hal yang perlu diselaraskan, karena kesehatan sangat penting dan menjadi hal utama yang harus diselamatkan, namun ekonomi juga penting bagi kelangsungan hidup banyak pihak.
"Sehingga pemerintah menyelaraskan dan menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan ekonomi sebagaimana kita menciptakan liburan yang aman, nyaman tanpa kerumunan," ujar mantan Kepala Bappeda Bali itu.
Astawa mengatakan kesadaran masyarakat Bali dalam menggunakan masker sudah meningkat, namun kerumunan yang belum dapat terurai dengan baik. "Seperti kita ketahui bahwa salah satu penyebab penularan COVID-19 adalah di tengah kerumunan, terutama 'ngobrol' dengan lawan bicara tanpa masker, dan keramaian yang menimbulkan kerumunan tanpa jaga jarak," katanya.
Untuk mengetahui wisatawan yang masuk Bali dalam kondisi aman, sekaligus untuk menjamin tidak terjadinya klaster baru, baik bagi wisatawan yang datang dan masyarakat lokal, wisatawan wajib memproteksi diri sebelum datang ke Bali, dengan syarat minimal menunjukkan surat kesehatan tes cepat atau usap berbasis PCR.
"Sedangkan saat sudah berada di Bali, pemerintah daerah bekerja sama dengan Satgas Desa Adat dan pecalang bertugas untuk mengawasi dan memantau wisatawan yang ada di objek wisata," ujar Astawa.
Pemprov Bali, lanjut dia, juga memiliki aplikasi "Love Bali" yang disiapkan bagi wisatawan yang masuk untuk mengisi cek diri terkait data daerah asal, identitas lengkap, berapa lama akan berada di Bali dan menginap dimana selama berlibur di Bali.
"Hal ini diharapkan menjadi data akurat kunjungan wisatawan di masa pandemi, sehingga membantu Satgas Penanganan COVID-19 untuk melakukan 'tracing contacts' apabila terjadi kasus COVID-19 saat mereka berada di Bali," kata Astawa.
Pewarta : Ni Luh Rhismawati
Editor : Suriani Mappong
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
19 lapak PKL ditertibkan setelah 20 tahun berjualan di trotoar jalan Sultan Alauddin Makassar
29 January 2026 4:34 WIB
JPU Kejati Sulsel nyatakan pikir-pikir untuk banding vonis Bansos COVID-19
01 October 2025 18:00 WIB
Mahasiswa dari 19 negara hadiri International Student Festival 2025 di Makassar
08 September 2025 19:25 WIB
Istana: Tarif impor AS untuk produk Indonesia jadi 19 persen lebih rendah se-Asia
16 July 2025 13:15 WIB
Terpopuler - Wisata
Lihat Juga
Kemenpar tugaskan Poltekpar Makassar pantau destinasi wisata hadapi libur Nataru
24 December 2025 4:58 WIB
LKBN ANTARA promosi budaya dan ekraf lewat Festival Fotografi Celebes di Toraja Utara
14 December 2025 6:03 WIB
Wamen Pariwisata : Pemda harus hadir mendukung kegiatan berkualitas daerah
25 September 2025 12:46 WIB
Sulbar tampilkan tenun Sekomandi dan Saqbe Mandar di ajang Fesyar KTI 2025
04 September 2025 19:03 WIB
Kemenpar gandeng BIMP-EAGA jajaki potensi wisata Geopark Rammang-Rammang Maros
23 August 2025 17:28 WIB