Mamuju (ANTARA News) - KPU Provinsi Sulawesi Barat menyatakan siap dituntut pihak mana pun apabila ada yang menganggap penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) pilkada Sulawesi Barat tidak akurat dan fiktif.

"Kami siap dituntut apabila ada yang menganggap data daftar pemilih sementara (DPS) yang disusun KPU Sulbar tidak akurat, karena dibuat secara fiktif," kata anggota KPU Mamuju, Suardi Mappeabang di Mamuju, Rabu.

Menurut dia, ada pihak tertentu yang telah menuding KPU Sulbar tidak akurat dalam menyusun data DPS karena KPU Sulbar dianggap telah menyusun data DPS di sebuah wilayah di Sulbar yang tidak berpenduduk atau membuat data fiktif.

Ia tidak menjelaskan di wilayah mana data DPS yang disebutkan di duga telah disusun secara fiktif, serta tidak menyebutkan data mengenai berapa jumlah data DPS yang fiktif itu kecuali mengatakan, KPU siap dituntut kalau dianggap menyusun data DPS fiktif.

"Tidak ada DPS yang dibuat fiktif, kalau ada yang menganggap seperti itu silahkan KPU Sulbar diproses dan dituntut secara hukum," katanya.

Menurut dia, apabila ada pihak yang menuntut KPU Sulbar telah menyusun DPS fiktif, tetapi kemudian tidak bisa membuktikannya di hadapan hukum, maka KPU Sulbar juga siap menuntut balik.

Ia menegaskan jika di pilkada sulbar KPU akan bersikap menjunjung tinggi konstitusi dan tidak akan berbuat sesuatu yang melanggar aturan.

"KPU Sulbar akan profesional melaksanakan pilkada dan tidak akan berbuat sesuatu yang bisa melanggar hukum, karena KPU Sulbar menginginkan pelaksanaan pilkada secara jujur dan profesional, jadi tidak mungkin menyusun DPS fiktif," ujarnya.

Ia mengatakan, DPS Pilkada sulbar yang telah disusun KPU Sulbar 766133 orang terdiri dari Mamuju, 233.863 orang, Polman 233.400 orang, Majene 102.070 orang, Mamasa 105.618 orang dan Mamuju Utara 91.162 orang.

"DPT tersebut nantinya akan dijadikan rujukan untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan dijadikan acuan pemilih di pilkada sulbar," katanya. (T.KR-MFH/H-KWR)