Mamuju (ANTARA News) - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan lokalatih penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP Provinsi Sulawesi Barat, melalui APBN tahun anggaran 2011 Rp1,2 miliar lebih.
"Untuk tahun ini kami mendapatkan alokasi dana untuk berbagai kegiatan, termasuk kegiatan lokalatih penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP," kata Fasilitator Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Sulbar, Bambang Hermanto, di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, kegiatan lokalatih yang dilaksanakan tersebut diadakan di Mamuju dengan melibatkan unsur pimpinan/kepala pemerintahan di tingkat provinsi, kepala Kanwil BPN, Kepala BPS, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi PKP, dan Kepala Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya.
"Masing-masing peserta mengirimkan satu orang dari unsur pimpinan/kepala dari pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi, termasuk melibatkan dari kalangan Perumnas, PLN, Perbankan, Akademisi dan berbagai pihak terkait," katanya.
Ia menyampaikan, lokalatih yang diselenggarakan tersebut menggunakan metode partisipatif serta mengedepankan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.
Dia menyampaikan, sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang mampu mensinergikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bersifat multisektor, sehingga dapat mendorong pengarusutamaan pembangunan PKP ke dalam perencanaan pembangunan si Provinsi Sulbar.
Bambang menyampaikan, kegiatan penyusunan dokumen ini akan mampu memberikan manfaat bagi daerah seperti terlaksananya proses pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah sebagai regulator, pengembang sebagai penyedia dan penerima manfaat sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang tidak diinginkan.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terbantu dalam proses sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan terkait pembangunan PKP serta terbangunnya koordinasi yang lebih baik dalam mensinergikan arah pembangunan PKP sesuai dengan tujuan pembangnan daerah.
Ia mengatakan, dari total anggaran yang disediakan sebesar kurang lebih Rp1,2 miliar sudah terealisasi hingga 80 persen.
Beberapa kegiatan lain yang diperuntukkan dari dana itu bukan kegiatan fisik seperti pembangunan rumah kumuh di Kabupaten Mamasa atau di Kabupaten Polman. Namun alokasi dekonsentrasi tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti membiayai sosialisasi kebijakan pembangunan PKP Sulbar, penguatan kapasitas lokakarya analisis isu dan permasalahan, lokakarya konsep pokja PKP Sulbar.
Untuk membiayai pembentukan pokja PKP Provinsi Sulbar serta lokalatih manajmen pendekatan untuk kemudian dibuatkan dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan PKP Sulbar.
"Jadi, sekali lagi dalam kegiatan ini tidak ada pembangunan fisik namun dana itu digunakan untuk membuat dokumen perencanaan. Hasil pembuatan dokumen tersebut akan akan dilegalisasi oleh gubernur," ujarnya.
(T.KR-ACO/F003)
"Untuk tahun ini kami mendapatkan alokasi dana untuk berbagai kegiatan, termasuk kegiatan lokalatih penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP," kata Fasilitator Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Sulbar, Bambang Hermanto, di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, kegiatan lokalatih yang dilaksanakan tersebut diadakan di Mamuju dengan melibatkan unsur pimpinan/kepala pemerintahan di tingkat provinsi, kepala Kanwil BPN, Kepala BPS, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi PKP, dan Kepala Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya.
"Masing-masing peserta mengirimkan satu orang dari unsur pimpinan/kepala dari pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi, termasuk melibatkan dari kalangan Perumnas, PLN, Perbankan, Akademisi dan berbagai pihak terkait," katanya.
Ia menyampaikan, lokalatih yang diselenggarakan tersebut menggunakan metode partisipatif serta mengedepankan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.
Dia menyampaikan, sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang mampu mensinergikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bersifat multisektor, sehingga dapat mendorong pengarusutamaan pembangunan PKP ke dalam perencanaan pembangunan si Provinsi Sulbar.
Bambang menyampaikan, kegiatan penyusunan dokumen ini akan mampu memberikan manfaat bagi daerah seperti terlaksananya proses pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah sebagai regulator, pengembang sebagai penyedia dan penerima manfaat sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang tidak diinginkan.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terbantu dalam proses sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan terkait pembangunan PKP serta terbangunnya koordinasi yang lebih baik dalam mensinergikan arah pembangunan PKP sesuai dengan tujuan pembangnan daerah.
Ia mengatakan, dari total anggaran yang disediakan sebesar kurang lebih Rp1,2 miliar sudah terealisasi hingga 80 persen.
Beberapa kegiatan lain yang diperuntukkan dari dana itu bukan kegiatan fisik seperti pembangunan rumah kumuh di Kabupaten Mamasa atau di Kabupaten Polman. Namun alokasi dekonsentrasi tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti membiayai sosialisasi kebijakan pembangunan PKP Sulbar, penguatan kapasitas lokakarya analisis isu dan permasalahan, lokakarya konsep pokja PKP Sulbar.
Untuk membiayai pembentukan pokja PKP Provinsi Sulbar serta lokalatih manajmen pendekatan untuk kemudian dibuatkan dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan PKP Sulbar.
"Jadi, sekali lagi dalam kegiatan ini tidak ada pembangunan fisik namun dana itu digunakan untuk membuat dokumen perencanaan. Hasil pembuatan dokumen tersebut akan akan dilegalisasi oleh gubernur," ujarnya.
(T.KR-ACO/F003)