Makassar (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkesan atas pelayanan pengurusan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara gratis di Kota Makassar.
"Saya dan Pak Mendagri tadi terkesan melihat langsung dua konter PBG dan BPHTB prosesnya. Ini betul-betul gratis buat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada wartawan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar, Kamis.
Pihaknya memberikan apresiasi atas capaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham yang bergerak cepat usai dilantik dengan melakukan terobosan demi memberi kemudahan layanan masyarakat.
"Saya menilai kinerja di sektor perumahan dan membantu rakyat kecil ini saya kasih nilai delapan. Saya berharap, kalau saya datang lagi nilainya sembilan. Bisa lebih baik lagi, cepat melayani rakyat," tuturnya.
Pria disapa akrab Ara ini mengemukakan, pelayanan yang diberikan Pemkot Makassar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni memprioritaskan rakyat kecil berpenghasilan rendah. Sebab, percepatan pelayanan publik seperti ini membantu masyarakat.
"Ini seperti Bapak Presiden perintahkan kepada bapak Mendagri, kepada saya, dan juga kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum). Terima kasih Pak Wali dan Ibu Wali atas kinerjanya yang sangat baik," ujarnya lagi.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menambahkan, hasil kunjungan langsung di MPP tersebut sangat baik,r
dan ia memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah memasukkan outlet PGB dan BPHTB.
"Outlet ini salah satu yang sangat penting sekali. Karena kalau tidak pakai outlet ini di mal layanan publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas tata ruang untuk mendapatkan Pita KPR dan macam-macam," katanya.
"Di sini cukup dilayani dengan satu atap ini. Dan kita lihat petugasnya PBG dan BPHTB itu beda-beda biasanya. Ini tinggal seberang-seberang saja. Selesai PBG lalu BPHTB. Ada petugas pita KPR-nya dari BPN, semua ada di sini lengkap," tutur mantan Kapolri ini.
Tito menyebutkan, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, sejauh ini baru ada 285 daerah kabupaten kota memiliki MPP. Bagi daerah yang sudah memiliki MPP agar memasukkan outlet tersebut dan daerah lain belum memiliki MPP didorong segera membuatnya
"Kita ingin agar seluruh Indonesia yang sudah memiliki mal pelayanan publik, kini sebanyak 285 kabupaten/kota (yang memiliki MPP) itu saya minta memasukkan outlet PBG, BPHTB. Bagi yang belum, saya akan dorong untuk membuat mal pelayanan publik," ucap dia.
Sebab, dengan kehadiran MPP pada semua kabupaten/kota, kata Tito, masyarakat dimudahkan dalam hal pelayanan seperti yang ada di MPP milik Pemkot Makassar.
"Seperti di sini urus KTP gampang, urus SKCK gampang, ngurusin izin bangunan, sertipikat ada BPN di sini, ada tata ruangnya, Pita KPR, PBG dan BPHTB-nya ada. Di sini prosesnya bisa lebih cepat termasuk urusan perumahan," kata Tito menjelaskan.
Selain mengunjungi MPP MGC, kedua Menteri ini diajak Munafri Arifuddin dan wakilnya Aliyah Mustika untuk melihat langsung ruangan War Room. Ruangan ini khusus memantau perkembangan situasi dan kondisi di sejumlah titik strategis di Makassar melalui pantauan CCTV.
