Makassar (ANTARA News) - PT Pertamina diminta lebih memperhatikan kebutuhan solar bagi nelayan, termasuk nelayan di Pelabuhan Paotere Makassar, pelabuhan pendaratan ikan terbesar di Sulawesi Selatan.

"Pertamina harus turun ke sana mencari tahu dan memberikan penjelasan, jangan sampai jatah BBM bersubsidi ke nelayan dialihkan ke tempat lain," kata anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Kota Makassar, Jafar Sodding di Makassar, Selasa.

Menurut dia, Pertamina tidak boleh membatasi pasokan BBM solar ke Stasiun Pengisian Bahan-Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Paotere, mengingat kebutuhan nelayan sudah pasti, dan kalau itu dilakukan memunculkan mata rantai masalah.

Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel ini menduga, ada oknum yang bermain dengan memanfaatkan minimnya pasokan solar ke SPBUN Paotere.

"Kalau ada rentenir yang main di sana, kenapa Pertamina membiarkan. Jangan sampai ada orang yang mengkapling, menimbun, perlu ditelusuri," ucap Jafar yang juga kandidat calon walikota Makassar.

Atas kejadian itu, ia berharap Komisi B DPRD Sulsel yang membidangi perikanan dan kelautan turun tangan agar tidak menimbulkan dampak sosial dikemudian hari.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Yagkin Padjalangi mengatakan, keterbatasan pasokan solar di SPBUN Paotere menghambat pembangunan ekonomi pesisir khususnya nelayan.

"Pasokan BBM mesti Pertamina jamin, karena itu bisa menghambat ekonomi Sulsel, ekonomi masyarakat pesisir," kata Yagkin yang juga dari daerah pemilihan Makassar.

Beberapa nelayan yang ditemui di Pelabuhan Paotere, mengeluhkan minimnya pasokan solar dari Pertamina untuk SPBUN yang hanya 500 liter, itupun hanya 2-3 kali dalam seminggu untuk ribuan nelayan.

Kondisi tersebut memaksa para nelayan berurusan dengan rentenir yang menyiapkan solar dengan harga yang jauh lenih mahal.

Sedangkan pihak Humas Pertamina dan jajarannya saat dikonfirmasi baik melalui telepon maupun ke kantornya di jalan Garuda Makassar cenderung menghindari pers. (T.pso-099/F003)