Makassar (ANTARA News) - Nilai bagi hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam pengelolaan taman wisata Gowa Discovery Park (GDP) belum mencapai kesepakatan dengan investor.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel Syuaib Mallombassi di Makassar, Selasa, menjelaskan, belum ada kesepakatan nilai bagi hasil karena masih terjadi tarik ulur besaran nilainya antara pemerintah provinsi dengan investor yakni PT Mirah Megah Wisata.
"PKS (Perjanjian Kerja Sama) belum, masih tarik ulur ternyata, Sekda (Sekretaris Provinsi Sulsel) minta 25 persen, mereka (investor) hanya 19 persen tapi saya bilang 20 persen," katanya.
Menurutnya, investor pembangunan taman wisata GDP, Zaenal Thayeb pada 20 Januari 2012 akan datang untuk kembali membicarakan hal tersebut. "Pasti kita bawa ke gubernur supaya "clear" semuanya," ujarnya.
Taman wisata tersebut dibangun di atas lahan sekitar tujuh hektare di kawasan Benteng Somba Opu yang merupakan aset pemerintah provinsi.
"Investor memakai tujuh hektar lebih kali harga tanah sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) itulah sahamnya pemprov. Tidak tahu berapa miliar itu karena biro ekonomi yang hitung dengan tim-nya. Investornya saja Rp40 miliar. Kira-kira Rp10 miliar, kira-kira ya yang tujuh hektare itu," katanya.
Ia berpendapat, 20 persen adalah nilai bagi hasil yang ideal. "Kalau saya 20 tapi sebagai pemprov lebih banyak lebih bagus, sama dengan Pak Sekda punya usulan," ujarnya.
Sementara itu, mengenai siapa perwakilan pemerintah provinsi yang akan duduk pada satu kursi direktur pada jajaran direksi, ia mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif gubernur.
Peresmian beroperasinya Gowa Discovery Park, juga mundur dari rencana awal yaitu pada awal 2012. Rencananya, baru akan diresmikan pada Maret 2012. "Mundur sedikit karena hujan," katanya.
 Taman wisata yang terletak berdekatan dengan kawasan wisata budaya Benteng Somba Opu di perbatasan Gowa dan Makassar ini pada rancangan bangunnya terdiri atas taman gajah, taman burung, waterboom dan "treetop outbond". (T.KR-RY/S016)Â
Bagi Hasil Pemprov di GDP Belum Disepakati
Selasa, 10 Januari 2012 19:14 WIB
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026