JAKARTA (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal Tumpanuli Marbun untuk menolak seluruh permohonan prapradilan oleh tim pengacara Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014 sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau "liquefied natural gas" (LNG).
"Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon (Karen Agustiawan) sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 113/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," kata anggota Tim Biro Hukum KPK Indah OS dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.
Indah juga menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik/53/DIK.00/01/06/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik/53A.2022/DIK.00/01/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
KPK menyatakan, permohonan praperadilan tersebut bersifat prematur dan kabur (obscuur libel).
Untuk itu, KPK menolak permintaan tim pengacara Karen Agustiawan terkait penetapan kliennya sebagai tersangka merupakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
"Menyatakan penetapan pemohon (KPK) sebagai tersangka adalah sah dan berdasar hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat," kata dia.
KPK mengatakan terdapat beberapa poin penolakan permohonan prapradilan yang mendasar di antaranya adalah dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Karen Agustiawan bukan aksi korporasi.
Kemudian KPK menyatakan penyitaan adalah sah dan berdasar hukum dan menyatakan penahanan atas diri Karen Agustiawan oleh KPK adalah sah dan berdasar hukum.
"Menyatakan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Karen Agustiawan adalah sah dan berdasar hukum serta menyatakan Karen Agustiawan tidak memiliki alasan hukum mengajukan rehabilitasi," katanya.
Sidang direncanakan akan kembali digelar pada Jumat (27/10) pukul 9.30 WIB dengan agenda menghadirkan satu saksi dan satu ahli dari pengacara Karen Agustiawan.
"Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon (Karen Agustiawan) sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 113/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," kata anggota Tim Biro Hukum KPK Indah OS dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.
Indah juga menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik/53/DIK.00/01/06/2022 tanggal 6 Juni 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik/53A.2022/DIK.00/01/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
KPK menyatakan, permohonan praperadilan tersebut bersifat prematur dan kabur (obscuur libel).
Untuk itu, KPK menolak permintaan tim pengacara Karen Agustiawan terkait penetapan kliennya sebagai tersangka merupakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
"Menyatakan penetapan pemohon (KPK) sebagai tersangka adalah sah dan berdasar hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat," kata dia.
KPK mengatakan terdapat beberapa poin penolakan permohonan prapradilan yang mendasar di antaranya adalah dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Karen Agustiawan bukan aksi korporasi.
Kemudian KPK menyatakan penyitaan adalah sah dan berdasar hukum dan menyatakan penahanan atas diri Karen Agustiawan oleh KPK adalah sah dan berdasar hukum.
"Menyatakan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Karen Agustiawan adalah sah dan berdasar hukum serta menyatakan Karen Agustiawan tidak memiliki alasan hukum mengajukan rehabilitasi," katanya.
Sidang direncanakan akan kembali digelar pada Jumat (27/10) pukul 9.30 WIB dengan agenda menghadirkan satu saksi dan satu ahli dari pengacara Karen Agustiawan.