Provinsi Sulsel mendapat alokasi dana desa Rp2 triliun lebih pada 2024

Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2024 mendapat alokasi dana desa Rp2,019 triliun dari Pemerintah Pusat, yang diperuntukan bagi 2.266 desa di daerah tersebut.

“Kita berharap dana desa tidak hanya dapat mengatasi masalah di pedesaan seperti kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Tetapi juga dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa, misalnya pengembangan UMKM dan desa wisata,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel Andy pada Forum Perangkat Daerah Dinas PMD Tingkat Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024 di Makassar, Rabu.

Andy mengungkapkan, Indeks Desa Membangun (IDM) Sulsel hingga saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari total 2.266 desa.

Perbandingan indikator kinerja kunci (IKK), peningkatan desa mandiri antara tahun 2022 dan 2023, status desa mandiri dari 235 desa (10,42 persen) menjadi 471 desa (20,78 persen).

Sedangkan status desa maju dari 786 desa (34,85 persen) menjadi 873 desa (38,52 persen). Status desa berkembang dari 1.028 desa (45,58 persen) turun menjadi 757 desa (33,40 persen). Sedangkan untuk indikator pengentasan desa tertinggal, untuk status desa sangat tertinggal dari 11 desa menjadi tinggal tiga desa.

"Ini karena naik peringkat menjadi status desa mandiri dan maju," kata Andi.

Sementara, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyampaikan dalam arahannya, walau saat ini tahun 2024 masuk dalam tahun politik dengan berbagai pelaksanaan kegiatan seperti Pilpres dan Pilkada, tetapi pelayanan publik harus dipastikan tetap berjalan. Termasuk pembangunan desa yang menjadi tanggung jawab kita atau pemberdayaan masyarakat dan desa.

“Harus dipastikan pelayanan publik dan agenda pembangunan nasional dan daerah sampai tingkat desa dan kelurahan itu tetap berjalan sesuai dengan agenda," ujarnya.

Menurut Bahtiar, kehidupan di desa harus menjanjikan. Termasuk memanfaatkan dana desa dengan harapan penduduk tidak bermigrasi ke kota atau berpindah ke kota besar di Indonesia. Sehingga kejadian di Korea Selatan dan Jepang tidak terjadi di Indonesia. Di Jepang misalnya, 90 persen penduduknya tinggal di metropolitan. Hanya 10 persen tinggal di desa.

Ia menekankan, agar desa dikelola dengan cara yang benar. Demikian juga, sumber daya manusia yang ada di PMD juga harus memiliki kompetensi yang baik dan mengerti terkait perbankan dan manajemen bisnis.

"Sehingga mampu membimbing masyarakat untuk dapat menggunakan layanan KUR (kredit usaha rakyat) dari pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraannya," ujarnya.

Kegiatan juga dihadiri oleh Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 6 Sulselbar, serta Pimpinan Ritel dan Konsumer Bank Sulselbar.