Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 WIB
Kapolda Sulbar Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar (tengah) bersama Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung. (ANTARA/HO/Humas Polda Sulbar)
Mamuju (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Barat Inspektur Jenderal Polisi Pol Adang Ginanjar menerima kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Provinsi Lampung untuk membahas tentang pertanahan dan kedua menyepakati penegakan hukum dalam sengketa pertanahan.
"Kami menyambut baik kedatangan delegasi Komisi I DPRD Provinsi Lampung dan siap menjalin kerja sama yang lebih erat dalam menangani masalah tersebut," kata Adang Ginanjar, di Mamuju, Kamis.
Pertemuan antara Kapolda Sulbar dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung tersebut bertujuan membahas berbagai isu terkait pertanahan dan keamanan yang menjadi fokus utama bagi kedua belah pihak.
"Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi antar-wilayah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan dan keamanan," terang Adang Ginanjar.
Kapolda Sulbar menyatakan komitmennya mendukung penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut.
Kapolda menegaskan pentingnya upaya bersama antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Polda Sulbar sendiri, tambah Ada Ginanjar, telah melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penguatan patroli dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Budiman AS menyampaikan, dalam pertemuan bersama Kapolda Sulbar tersebut, membahas beberapa isu terkait pertanahan dan keamanan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
"Salah satu isu utama yang dibahas adalah mengenai penegakan hukum terkait sengketa pertanahan yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia," kata Budiman.
Komisi I DPRD Lampung lanjut Budiman, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Polda Sulbar dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan.
"Polda Sulbar juga menyatakan komitmen untuk terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat," ujar Budiman.
Terkait kedatangan delegasi komisi I DPRD Provinsi Lampung, Polda Sulbar sendiri menunjuk Direktur Polairud Polda Sulbar Komisaris Besar Polisi Denny Pudjianto sebagai Liaison Officer atau LO.
"Kami menyambut baik kedatangan delegasi Komisi I DPRD Provinsi Lampung dan siap menjalin kerja sama yang lebih erat dalam menangani masalah tersebut," kata Adang Ginanjar, di Mamuju, Kamis.
Pertemuan antara Kapolda Sulbar dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung tersebut bertujuan membahas berbagai isu terkait pertanahan dan keamanan yang menjadi fokus utama bagi kedua belah pihak.
"Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi antar-wilayah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan dan keamanan," terang Adang Ginanjar.
Kapolda Sulbar menyatakan komitmennya mendukung penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut.
Kapolda menegaskan pentingnya upaya bersama antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Polda Sulbar sendiri, tambah Ada Ginanjar, telah melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penguatan patroli dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Budiman AS menyampaikan, dalam pertemuan bersama Kapolda Sulbar tersebut, membahas beberapa isu terkait pertanahan dan keamanan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
"Salah satu isu utama yang dibahas adalah mengenai penegakan hukum terkait sengketa pertanahan yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia," kata Budiman.
Komisi I DPRD Lampung lanjut Budiman, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Polda Sulbar dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan.
"Polda Sulbar juga menyatakan komitmen untuk terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat," ujar Budiman.
Terkait kedatangan delegasi komisi I DPRD Provinsi Lampung, Polda Sulbar sendiri menunjuk Direktur Polairud Polda Sulbar Komisaris Besar Polisi Denny Pudjianto sebagai Liaison Officer atau LO.
Pewarta : Amirullah
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Di Makassar, Nusron Wahid minta kepala daerah bebaskan BPHTB untuk warga miskin
13 November 2025 17:41 WIB
Menteri Nusron segera membatalkan SHGB dua perusahaan di Sidoarjo soal pagar laut
31 January 2025 6:54 WIB, 2025
Menteri AHY memastikan atasi masalah tanah IKN tanpa rugikan warga dan hambat pembangunan
06 August 2024 5:56 WIB, 2024
AHY akan kunjungan kerja ke berbagai daerah ungkap kejahatan pertanahan
16 April 2024 13:39 WIB, 2024
Penyidik Kejati Sulsel sita aset terduga korupsi Bendungan Passeloreng
08 February 2024 10:25 WIB, 2024
Gubernur Sulbar mendorong program PTSL beri kepastian hukum pemilik lahan
26 May 2023 20:03 WIB, 2023
Terpopuler - Hukum
Lihat Juga
Jenazah Pratu Marinir Anumerta Andi Suvio diserahan kepada keluarganya di Padang
24 March 2026 4:57 WIB