Makassar (ANTARA) - Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi dasar untuk melakukan intervensi dalam upaya mengendalikan laju inflasi di daerah itu.
Andi Arsjad dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan data yang ditampilkan BPS membuat pemerintah jadi lebih tahu komponen utama apa saja yang mengalami perubahan harga dan menjadi bahan bagi Pemprov Sulsel untuk melakukan intervensi dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Ia menjelaskan Pemprov Sulsel sudah mendapat gambaran melalui rapat koordinasi bersama BPS, sehingga ke depan jangan pada saat diumumkan baru kita sibuk melakukan intervensi.
Sebaliknya, kata dia, justru di tahap-tahap awal ini ketika ada proses pendataan maka sudah harus mengantisipasi, memitigasi tentang komoditas yang berpeluang naik dan turun.
"Sehingga Pemprov melalui Dinas Ketahanan Pangan harus melakukan penyesuaian terhadap itu," katanya.
Menurut dia, perkembangan data harga komoditas yang disampaikan BPS menjadi perhatian bagi pemerintah dan data itu juga sangat membantu pemerintah sebelum melakukan intervensi harga, karena harga komoditas di setiap kabupaten berbeda-beda.
Dengan begitu, Andi Arsjad mengaku data dari BPS ini juga akan disampaikan langsung ke Penjabat Gubernur untuk selanjutnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan membentuk tim kerja yang secara intens melakukan analisa dengan berkolaborasi dengan BPS.
Yakni melalui dukiungan data, yang kemudian akan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan pengendalian inflasi
Sementara Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto mengatakan BPS bertugas menyiapkan data terkait perkembangan harga pangan di berbagai daerah yang menjadi sampel.
"Pak Sekda berkoordinasi BPS dengan cukup baik dan ini menjadi momentum untuk berkolaborasi bagaimana mengendalikan inflasi. BPS hanya menyiapkan angka dan data tentu eksekutornya adalah pemerintah daerah," ucapnya.
Dari data tersebut, kata Aryanto, pemerintah daerah sebagai eksekutor memberikan kontribusi melalui kebijakan intervensi yang akan dilakukan berdasarkan dengan data yang dimiliki BPS sebagai acuan.
Pada prinsipnya, lanjutnya, tujuan utama pengendalian inflasi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat tetap ada dan ekonomi di Sulawesi Selatan tetap bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
"Sekali lagi inflasi itu bukan momok yang menakutkan, tetapi bagaimana pengendalian inflasi itu kita lakukan. Jadi inflasi itu di Sulawesi Selatan bersyukur bahwa di angka 2,61 (persen) cukup baik dan cukup stabil ya, itu terkendali lah," ujarnya.
Andi Arsjad dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan data yang ditampilkan BPS membuat pemerintah jadi lebih tahu komponen utama apa saja yang mengalami perubahan harga dan menjadi bahan bagi Pemprov Sulsel untuk melakukan intervensi dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Ia menjelaskan Pemprov Sulsel sudah mendapat gambaran melalui rapat koordinasi bersama BPS, sehingga ke depan jangan pada saat diumumkan baru kita sibuk melakukan intervensi.
Sebaliknya, kata dia, justru di tahap-tahap awal ini ketika ada proses pendataan maka sudah harus mengantisipasi, memitigasi tentang komoditas yang berpeluang naik dan turun.
"Sehingga Pemprov melalui Dinas Ketahanan Pangan harus melakukan penyesuaian terhadap itu," katanya.
Menurut dia, perkembangan data harga komoditas yang disampaikan BPS menjadi perhatian bagi pemerintah dan data itu juga sangat membantu pemerintah sebelum melakukan intervensi harga, karena harga komoditas di setiap kabupaten berbeda-beda.
Dengan begitu, Andi Arsjad mengaku data dari BPS ini juga akan disampaikan langsung ke Penjabat Gubernur untuk selanjutnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan membentuk tim kerja yang secara intens melakukan analisa dengan berkolaborasi dengan BPS.
Yakni melalui dukiungan data, yang kemudian akan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan pengendalian inflasi
Sementara Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto mengatakan BPS bertugas menyiapkan data terkait perkembangan harga pangan di berbagai daerah yang menjadi sampel.
"Pak Sekda berkoordinasi BPS dengan cukup baik dan ini menjadi momentum untuk berkolaborasi bagaimana mengendalikan inflasi. BPS hanya menyiapkan angka dan data tentu eksekutornya adalah pemerintah daerah," ucapnya.
Dari data tersebut, kata Aryanto, pemerintah daerah sebagai eksekutor memberikan kontribusi melalui kebijakan intervensi yang akan dilakukan berdasarkan dengan data yang dimiliki BPS sebagai acuan.
Pada prinsipnya, lanjutnya, tujuan utama pengendalian inflasi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat tetap ada dan ekonomi di Sulawesi Selatan tetap bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
"Sekali lagi inflasi itu bukan momok yang menakutkan, tetapi bagaimana pengendalian inflasi itu kita lakukan. Jadi inflasi itu di Sulawesi Selatan bersyukur bahwa di angka 2,61 (persen) cukup baik dan cukup stabil ya, itu terkendali lah," ujarnya.