Makassar (ANTARA) -
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan "Danny" Pomanto mengusulkan kepada Tim Penyusun Panduan Pembangunan Daerah Prabowo-Gibran bahwa pendataan program makan gratis sebaiknya berbasis RT/RW.
Terkait makan bergizi gratis, Danny Pomanto mengusulkan pendataannya harus berbasis RT/RW, sehingga diharapkan program ini bisa tepat sasaran.
"Program makan bergizi gratis sangat penting dan harus tepat sasaran. Sehingga, saya kira makan siang bergizi ini harus berbasis RT/RW. Intinya itu, kalau berbasis RT/RW pasti kabupaten/kota yang urusi," kata Danny saat wawancara yang berlangsung virtual di Kantor Balai Kota Makassar, Senin.
Wawancara ini bertujuan menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran. Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan tim. Mulai soal program makan bergizi gratis, hilirisasi, bagaimana menghidupkan pertanian lokal, hingga kebijakan energi terbarukan.
Danny berpendapat untuk pendataan program pemerintah pusat di daerah harus melibatkan pemerintah setempat. Otorisasinya, harus berada di pemerintah kabupaten/kota.
"Persoalan data harus otorisasinya pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Program ini juga untuk menghidupkan petani lokal. Tantangan pertanian, permasalahannya ada di nilai tukar petani. Saat panen nilainya turun, sehingga membuat petani kecewa.
"Saya melakukan hal yang sama pada skala yang lebih kecil, yaitu bank sampah. Saya buat bank sampah pusat dan semua produk bank sampah saya beli, harganya sekian. Jadi ketahuan," ucap Danny Pomanto.
Dalam wawancaranya, Danny Pomanto didampingi Kepala Inspektorat A Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Evy Aprialti, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alamsyah Sahabuddin, dan Plt Kepala Dinas Kominfo Ismawaty Nur.
Pada kesempatan itu, Danny menjelaskan upaya pemerintah kota dalam mewujudkan energi terbarukan, konsepnya energi hijau, dimana pada saat Makassar dilanda kemarau panjang tahun lalu, kesulitan air hingga mati lampu yang berkepanjangan, pemerintah kota hadir di tengah-tengah masyarakat.
Sehingga, pemerintah kota mengambil kebijakan membuat panel solar di sekolah, perkantoran, dan puskesmas. Percontohan sudah dipasang di SMPN 6 Makassar.
"Siang di-backup pakai itu, dan kalau malam kita pakai untuk penerangan jalan. Jadi karbon kita menurun, backup listrik kita baik untuk sekolah karena kita punya smartboard," kata dia.