Makassar (ANTARA) - Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Sulawesi Selatan Idawati Parapak memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan program nasional ini berjalan optimal di sekolah.
"Kami ke sini karena menjalankan tugas dan fungsi, yaitu melakukan pengawasan terhadap proyek nasional. Ini juga bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya di Sekolah SMP Negeri 33 Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Pemantauan dilakukan tersebut untuk melihat secara langsung program yang dijalankan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memberi manfaat nyata bagi para siswa, pelajar maupun masyarakat.
Dalam peninjauan itu, Idawati mendatangi kelas belajar di mana para siswa sedang menyantap hidangan MBG pada jam istirahat, sembari berdialog dengan siswa untuk mengetahui kualitas makanan serta kesiapan penyedia layanan.
Wakil Kepala SMPN 33 Makassar Kusnadi pada kesempatan itu menjelaskan, pelaksanaan MBG di sekolahnya sejauh ini berjalan baik. Antusiasme siswa menjadi indikator bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar.
"Saya perhatikan makanannya selalu habis, jarang ada yang bersisa, itu artinya enak. Layanannya juga cepat, jam sembilan sudah datang, karena SMP 33 masuk rute pertama sebelum empat sekolah lainnya," tuturnya.

Penguatan kapasitas HAM Pelajar
Selain memantau program MBG, Kanwil HAM Sulsel juga menggelar Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat, yang melibatkan ratusan pelajar dengan menghadirkan Pikolog Inggrid Beatrix Huwae, dari Humind Wellbeing Center.
Inggrid menekankan, bullying atau perundungan bukan sekadar candaan, melainkan ancaman serius bagi kesehatan mental siswa. Ia mengungkap data mengkhawatirkan yakni sebanyak 25 kasus bunuh diri anak sepanjang 2025 dikaitkan dengan bullying.
"Membuly tidak boleh dianggap remeh. Dampaknya sangat serius, bahkan menyentuh nyawa. Semua perilaku yang menyakiti perasaan dapat dikategorikan sebagai bullying, baik verbal, fisik, sosial, maupun digital," paparnya menegaskan kepada para siswa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek menyatakan, langkah tim turun langsung ke sekolah merupakan bagian penting dari upaya negara memenuhi hak dasar anak, baik melalui pemenuhan gizi maupun perlindungan dari kekerasan psikologis.
"Pemantauan MBG dan edukasi anti bullying ini adalah dua agenda strategis kami. Fokusnya jelas, yakni memastikan pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Kami ingin anak-anak tumbuh sehat, aman, dan terlindungi," ujar Daniel.
Pihaknya turut mengajak seluruh unit pelaksana teknis dan pemangku kepentingan pendidikan untuk melanjutkan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa. Pemantauan program MBG dan penguatan HAM di sekolah menjadi bagian strategi Kanwil Kemenham Sulsel bahwa negara hadir melindungi kelompok rentan, khususnya anak didik.
"Upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan satu pihak. Kami dorong semua pihak di sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memperkuat budaya aman bagi anak," katanya menambahkan.

