Mamuju (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar meminta personel Polri di daerah itu agar lebih persuasif dalam menghadapi mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.

"Saya minta kepada seluruh personel yang melakukan pengamanan unjuk rasa, agar lebih persuasif menghadapi mahasiswa," kata Adang Ginanjar, saat meninjau Kantor DPRD Kabupaten Majene, yang mengalami kerusakan akibat unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa.

Sebelum mengunjungi Kantor DPRD Majene, Kapolda Sulbar memimpin rapat evaluasi bersama seluruh pejabat utama Polres Majene untuk membahas aksi yang berujung ricuh.

Setibanya di kantor DPRD, Kapolda langsung memeriksa ruangan rapat paripurna yang menjadi titik pusat kericuhan.

Kapolda Sulbar menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada mahasiswa.

Ia menginstruksikan kepada Kapolres dan seluruh personelnya untuk membangun komunikasi yang baik dan empati dengan para mahasiswa.

"Sebagai petugas, kita harus proaktif mengawal mahasiswa saat berunjuk rasa. Kita harus berani tampil membangun komunikasi yang baik, terutama saat tensi aksi tinggi," ujar Adang Ginanjar.

Kapolda berharap pendekatan persuasif tersebut dapat meredam emosi mahasiswa dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun simpati dan kepercayaan dari para mahasiswa terhadap pelayanan kepolisian," kata Adang Ginanjar.

Kapolda Sulbar juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut.

Evaluasi itu tambahnya, bertujuan menemukan solusi dan strategi yang lebih efektif dalam menangani aksi unjuk rasa di masa mendatang.

"Kami akan mengevaluasi kinerja personel dan strategi pengamanan yang diterapkan selama aksi unjuk rasa," tegasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (23/8) mahasiswa yang tergabung dalam aksi Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar aksi di depan di Kantor DPRD Kabupaten Majene.

Mahasiswa kemudian berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan sidang paripurna dan memaksa untuk bertemu pimpinan dewan.

Setelah sempat berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Majene M Idwar, mahasiswa yang merasa tidak puas atas sikap DPRD Majene tidak dapat menyatakan sikap dukungan atas tuntunan mahasiswa dalam mengawal putusan MK kemudian melakukan aksi perusakan.

Akibat peristiwa tersebut, sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka setelah melakukan perusakan fasilitas dalam ruangan sidang paripurna DPRD Majene.