Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan evaluasi internal kinerja pejabatnya untuk meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan.
Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin di Mamuju, Selasa mengatakan seluruh pejabat Pemprov Sulbar diminta untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas mengelola anggaran.
Ia mengatakan, Polri telah dibentuk sejumlah lembaga satuan khusus untuk mengawasi tindak pidana korupsi di daerah.
Menurut dia, upaya Polri tersebut untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan ditingkat daerah untuk memajukan pembangunan.
"Pemerintah pusat berupaya agar tata kelola pemerintahan berjalan terstruktur dan massif sehingga akan keras terhadap pelanggaran hukum ditingkat birokrasi pemerintahan," katanya.
Ia mengatakan, tujuan tata kelola pemerintahan terus ditingkatkan agar pemerintah pusat dapat menjalankan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah.
"Pemerintah pusat berupaya mewujudkan swasembada pangan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah," katanya.
Sehingga menurut dia, akan dilakukan pencegahan terjadinya kebocoran anggaran negara yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti program swasembada pangan tersebut.
Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin di Mamuju, Selasa mengatakan seluruh pejabat Pemprov Sulbar diminta untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas mengelola anggaran.
Ia mengatakan, Polri telah dibentuk sejumlah lembaga satuan khusus untuk mengawasi tindak pidana korupsi di daerah.
Menurut dia, upaya Polri tersebut untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan ditingkat daerah untuk memajukan pembangunan.
"Pemerintah pusat berupaya agar tata kelola pemerintahan berjalan terstruktur dan massif sehingga akan keras terhadap pelanggaran hukum ditingkat birokrasi pemerintahan," katanya.
Ia mengatakan, tujuan tata kelola pemerintahan terus ditingkatkan agar pemerintah pusat dapat menjalankan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah.
"Pemerintah pusat berupaya mewujudkan swasembada pangan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah," katanya.
Sehingga menurut dia, akan dilakukan pencegahan terjadinya kebocoran anggaran negara yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti program swasembada pangan tersebut.