Makassar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Fadjry Djufry berjanji kepada para kepala daerah di provinsi itu untuk menuntaskan masalah dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak kabupaten/kota.
Fadjry Djufry dalam keterangan resminya di Makassar, Sabtu, mengatakan meskipun pembayaran tidak dilakukan sekaligus karena melihat kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, hal tersebut akan diselesaikan.
"Kepada bupati dan wali kota, saya meminta untuk bersabar dalam satu dua pekan ke depan, kita coba bagi sesuai proporsinya. Mungkin tidak bisa sekaligus, paling tidak ada itikad dari pemerintah provinsi untuk menyelesaikan," katanya pada Rakor Forkopimda Sulsel dengan bupati/ wali kota di Makassar.
Menurut dia, DBH adalah masalah antara hak dan kewajiban, dan ini hak yang harus dituntaskan dan pemerintah provinsi sudah menyelesaikan secara bertahap.
"Ada yang dikasih sebulan dan dua bulan. Kami sudah bedah anggaran yang ada, kalau semuanya langsung pasti agak kesulitan juga," ujarnya.
Ia mengapresiasi bupati dan wali kota yang hadir secara langsung pada rapat koordinasi tersebut. Kehadiran kepala daerah memiliki harapan-harapan, termasuk soal penyelesaian masalah dana bagi hasil.
"Saya sudah membicarakan ini dengan Pak Sekda dan Kepala Badan Keuangan untuk melihat seperti apa kapasitas fiskal yang kita miliki. Jadi, memang kita sudah bedah, dan kita coba akomodasi. Ini akan menjadi atensi saya," kata Fadjry Djufry.
Selain persoalan DBH, Fadjry Djufry dalam kesempatan tersebut juga meminta semua pihak untuk menyukseskan program pemerintah pusat. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Salah satu yang menjadi harapan Bapak Presiden terkait dengan program Makan Bergizi Gratis. Ini menjadi perhatian utama Bapak Presiden dan diminta kepala daerah untuk mengevaluasi juga," ujarnya.