Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyambut positif kebijakan strategis pemerintah pusat terkait peningkatan kesejahteraan guru berupa kenaikan tunjangan dan pemberian beasiswa.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap nasib guru, khususnya terkait kenaikan tunjangan (insentif) honorer dan penyediaan beasiswa pendidikan.
Berdasarkan arahan Menteri Pendidikan, terdapat skema kenaikan insentif honor bagi guru honorer non-aparatur sipil negara (ASN).
Kenaikan tersebut direncanakan berlaku efektif pada tahun 2026, di mana besaran honor yang sebelumnya Rp300 ribu akan meningkat menjadi Rp400 ribu. Selain insentif finansial, peningkatan kapasitas tenaga pendidik juga menjadi prioritas melalui alokasi 15.200 kuota beasiswa bagi guru.
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, menjelaskan, selain honor Rp300 ribu yang ditransfer langsung ke rekening guru dari Kementerian, juga bantuan Rp2 juta itu terkait dengan beasiswa untuk guru yang memang tingkat pendidikannya masih D-4.
Iqbal menambahkan, program beasiswa ini ditujukan untuk membantu guru memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1).
Selain itu, terdapat kebijakan tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp100 ribu bagi guru yang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG).
Kenaikan tunjangan penghasilan guru ini bukan dari gaji utama guru, melainkan tambahan penghasilan (tamsil) itu yang diberikan kepada semua guru-guru yang tidak dapat TPG.
"Jadi kan ada tunjangan profesi guru itu yang memang sertifikasi, ada juga yang tidak mendapatkan TPG itu tambahan penghasilan yang diberikan," paparnya.
Iqbal juga mengonfirmasi bahwa di Sulawesi Selatan, proses distribusi bantuan ini sudah mulai berjalan dan telah diterima oleh guru honorer yang memenuhi syarat.