Mamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter, melalui penguatan pembangunan kesehatan berbasis data.
"Untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter, sesuai Panca Daya Ketiga Pemprov Sulbar, kami berkomitmen mengakselerasi pembangunan kesehatan berbasis data," kata Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Sulbar dr Nursyamsi Rahim, di Mamuju, Rabu.
Nursyamsi menyampaikan, capaian pembangunan kesehatan di Provinsi Sulbar menunjukkan tren positif, salah satu indikatornya, yakni meningkatnya umur harapan hidup (UHH) dari 71,03 pada 2024 menjadi 71,44 pada 2025.
Peningkatan itu menurut Nursyamsi, mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat sebagai hasil penguatan layanan kesehatan dasar, promotif dan preventif.
"Namun demikian, disparitas antar-wilayah masih menjadi tantangan sehingga pemerataan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi prioritas," jelas Nursyamsi.
Pada tahun 2025 kata Nursyamsi, kematian ibu di Provinsi Sulbar tercatat 36 kasus yang tersebar di enam kabupaten, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene.
Sementara, kematian bayi mencapai 326 kasus, didominasi oleh gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskular serta kasus berat badan lahir rendah dan prematuritas.
"Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, serta sistem rujukan maternal dan neonatal yang lebih responsif," ujar Nursyamsi.
Di sisi lain, prevalensi stunting Sulbar tahun 2025 tercatat 26,80 persen, atau masih berada di atas target 26 persen.
Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Majene sebesar, 30,72 persen, Mamasa 30,30 persen serta Kabupaten Mamuju sebesar 29,31 persen.
Sedangkan, dua kabupaten yang telah berada di bawah target, yakni Mamuju Tengah 19,59 persen dan Kabupaten Pasangkayu 21,07 persen.
"Data menunjukkan bahwa daerah dengan cakupan pengukuran balita yang tinggi cenderung memiliki prevalensi stunting lebih rendah, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan pengukuran balita," jelas Nursyamsi.
Sementara, cakupan pengukuran balita (D/S) di tingkat provinsi kata Nursyamsi, baru mencapai 75,38 persen, masih di bawah target 85 persen, dan belum ada satu pun kabupaten di Sulbar yang mencapai target tersebut.
Selain itu, persentase balita gizi kurang usia 6-59 bulan yang mendapatkan makanan tambahan berbahan pangan lokal baru mencapai 20,3 persen.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Sulbar kata Nursyamsi, berkomitmen memperkuat intervensi gizi terpadu, meningkatkan cakupan dan kualitas pengukuran balita, serta mengoptimalkan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.
"Upaya ini sebagai langkah strategis percepatan penurunan stunting dan pembangunan SDM Sulbar yang sehat dan berdaya saing melalui program Pasti Padu," kata Nursyamsi.