Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menggelar lokakarya tematik dan temu dai atau mubalig sebagai upaya memperkuat dakwah progresif di era digital.
"Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai forum silaturahmi, tetapi sebagai ruang konsolidasi dan penguatan ekosistem dakwah di Sulbar," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Jaun di Mamuju, Minggu.
Kegiatan yang dihadiri para dai atau mubalig, pengurus masjid dan aktivis dakwah di Sulbar itu mengangkat tema "Transformasi Otoritas dan Masa Depan Keagamaan".
Transformasi digital, kata dia, telah mengubah cara masyarakat memahami agama.
Menurut dia, generasi muda kini banyak belajar dari potongan video singkat, konten viral, hingga siaran langsung di media sosial yang tidak selalu menghadirkan rujukan utuh dan mendalam.
"Perubahan ini tidak bisa kita tolak, tetapi harus kita pahami dan respons secara bijaksana. Di sinilah posisi dai menjadi sangat strategis sebagai penjaga harmoni sosial, perekat kebangsaan dan peneduh di tengah polarisasi," katanya.
Ia menekankan pentingnya dakwah progresif, yakni dakwah yang tidak hanya normatif dan tekstual, tetapi juga kontekstual serta tepat secara sosial.
Dakwah, lanjutnya, harus mampu menghadirkan agama sebagai solusi, bukan sumber kegelisahan sosial.
Ia menyampaikan bahwa lokakarya tersebut merupakan yang pertama digelar secara terstruktur dan tematik oleh Pemprov Sulbar.
Kegiatan itu, katanya, bukan sekedar pembekalan teknis, tetapi ruang konsolidasi untuk merumuskan tentang peranan otoritas keagamaan tetap kokoh di tengah arus digitalisasi.
"Dai harus mampu hadir di ruang 'front stage' (panggung depan) di mimbar, televisi, dan media sosial, tanpa kehilangan integritas keteladanan pribadi dan kedalaman ilmu," katanya.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulbar Murdanil menyampaikan kegiatan itu juga dirancang sebagai ruang mendengar dan memetakan tantangan nyata yang dihadapi para dai di lapangan.
"Melalui pre-test, diskusi interaktif, sharing pengalaman, hingga post-test, kami ingin memetakan potensi dan preferensi para dai. Hasilnya akan menjadi basis data dan rekomendasi strategis untuk penguatan ekosistem dakwah di Sulbar secara berkelanjutan," katanya.
Menurutnya, ruang digital bukan sekadar ruang ekspresi, melainkan ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan kebangsaan.
"Karena itu, narasi keagamaan harus menjadi penyejuk dan perekat, bukan pemicu polarisasi," ujarnya.
Akademisi dari STAIN Majene Muhammad Nasir menegaskan bahwa dakwah tidak boleh dipahami semata sebagai aktivitas ceramah, melainkan sebagai proses transformasi sosial.
"Dakwah adalah misi peradaban. Ia menjaga harmoni masyarakat, merawat persatuan di tengah polarisasi dan menghadirkan nilai rahmah serta toleransi dalam ruang publik," katanya.
Ia mengingatkan bahwa di era digital, siapa pun dapat berbicara atas nama agama, sementara popularitas sering dianggap sebagai otoritas.
"Inilah tantangan kita. Muncul ustadz viral tanpa kompetensi, informasi agama tidak terverifikasi, dan masyarakat sulit membedakan antara ahli dan influencer. Karena itu, diperlukan standar keilmuan, sanad yang jelas, serta literasi keagamaan digital," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi antara citra diri dan kedalaman ilmu pada diri seorang dai.
Menurutnya, kredibilitas dai ditentukan oleh keselarasan antara ucapan dan tindakan, kejujuran ilmiah serta akhlak sebagai dakwah utama.
"Konten viral belum tentu valid. Potongan ceramah tanpa konteks bisa memicu salah paham. Maka budaya tabayun digital harus menjadi etika bersama dalam berdakwah," kata Nasir.