Kupang (ANTARA Sulsel) - Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015.

Opini WTP tersebut disampaikan saat penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 oleh Ketua BPK H Harry Azhar Azis  kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dan Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno di Kupang, Senin.  

Menurut Ketua BPK, pihaknya menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi NTT dalam rangka perbaikan dan pengelolaan dan tanggungjawab terhadap keuangan daerah.

"Pencapaian opini WTP adalah yang pertama kalinya bagi Pemerintah Provinsi NTT sekaligus juga yang pertama bagi seluruh entitas pemerintah daerah di provinsi kepulauan ini," kata Azhar Azis.

Namun demikian, kata dia, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni terkait pengelolaan dan penatausahaan aset tetap dan aplikasi berbasis teknologi yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan.

BPK RI, tambahnya, mengharapkan Provinsi NTT bisa mempertahankan opini WTP pada tahun berikutnya dan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk memperoleh opini serupa.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya terharu dan menangis saat mendengar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2015.

"Saya terharu bahkan menangis mendengar hasil penilaian yang disampaikan langsung Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz atas laporan keuangan pemerintah daerah 2015 yang dinyatakan WTP," kata Gubernur Lebu raya.

Seperti disaksikan, Gubernur NTT Frans Lebu Raya sempat mengambil tisu dua kali untuk menyeka air matanya dan memutar kursi setengah putaran sambil menatap Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz yang sedang menyampaikan hasil penilaian itu di sebelah kanan meja pimpinan sidang.

Gubernur Lebu Raya mengemukakan penilaian opini WTP yang disampaikan BPK RI, sudah melalui tahapan dan proses yang cukup berat, sehingga perlu diapresiasi.

"Terhadap proses potret pelaksanaan APBD NTT yang terurai dalam LHP ini maka saya menyampaikan terima kasih atas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD NTT selama ini," kata Lebu Raya.

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menegaskan opini WTP harus dipertahankan dalam tahun-tahun mendatang, karena ini sebuah penilaian dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

"Opini WTP harus tetap dipertahankan demi kelancaran perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTT. Ini sebuah penilaian positif yang tidak menjamin bebas korupsi," kata Anwar Pua Geno.