Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono menegaskan ancaman nyata yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah `proxy war`.
"Ancaman perang Proxy itu begitu sulitnya dideteksi karena kita tidak berhadapan langsung dengan negara, melainkan menggunakan tangan ketiga," kata Jenderal Mulyono saat meresmikan perubahan nama Kodam VII Wirabuana menjadi Kodam XIV Hasanuddin di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Pihak ketiga itu, kata dia, baik `state` aktor dengan kekuatan kecil maupun `non state` aktor berasal dari dalam dan luar negeri.
Menurut dia, sulitnya memprediksi dan menyadari datangnya ancaman ini juga disebabkan oleh sifat yang abstrak dan multidimensional serta menyentuh langsung kepada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bahkan, sambung Mulyono, dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, pertanian, ketenagakerjaan dan aspek lainnya yang terkait.
"Kita harus mau secara jujur mengakui bahwa realitas kehidupan di sekitar kita menunjukkan kecenderungan kita semakin terbawa arus kepentingan pihak yang melancarkan proxy war terhadap Indonesia," ungkap Jenderal bintang empat.
Selain itu, kata dia, proxy war juga menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial dengan tujuan membuat kegaduhan masyarakat yang telah terlihat dan terasa dampaknya saat ini.
Sementara di sisi lain, heterogenitas masyarakat Indonesia juga terus diaduk-aduk dengan berbagai isu yang berpotensi memecah belah kebhinekaan dalam persatuan.
"Pada waktu bersamaan generasi muda kita dihancurkan melalui budaya negatif, seperti budaya konsumtif, hedonisme, judi, online, seks bebas, peredaran narkoba, gerakan lesbian, gay, biseksual hingga transgender atau LGBT," ungkap Mulyono.
Bahkan kompleksitas tersebut, lanjut dia, semakin dipertajam dengan masalah global yang sangat signifikan, seperti pertumbuhan penduduk dunia semakin cepat yang berakibat terjadinya kompetisi global dalam memperebutkan pangan, air dan energi.
Melihat dari ancaman itu, kata KASAD, pondasi bangunan ketahanan nasional dalam menghadapi proxy war adalah harus dijaga seutuhnya.
"Tentu dengan penanaman dan penguatan kembali nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengantarkan kita menjadi negara merdeka dan berdaulat," harapnya.
"Ancaman perang Proxy itu begitu sulitnya dideteksi karena kita tidak berhadapan langsung dengan negara, melainkan menggunakan tangan ketiga," kata Jenderal Mulyono saat meresmikan perubahan nama Kodam VII Wirabuana menjadi Kodam XIV Hasanuddin di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Pihak ketiga itu, kata dia, baik `state` aktor dengan kekuatan kecil maupun `non state` aktor berasal dari dalam dan luar negeri.
Menurut dia, sulitnya memprediksi dan menyadari datangnya ancaman ini juga disebabkan oleh sifat yang abstrak dan multidimensional serta menyentuh langsung kepada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bahkan, sambung Mulyono, dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, pertanian, ketenagakerjaan dan aspek lainnya yang terkait.
"Kita harus mau secara jujur mengakui bahwa realitas kehidupan di sekitar kita menunjukkan kecenderungan kita semakin terbawa arus kepentingan pihak yang melancarkan proxy war terhadap Indonesia," ungkap Jenderal bintang empat.
Selain itu, kata dia, proxy war juga menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial dengan tujuan membuat kegaduhan masyarakat yang telah terlihat dan terasa dampaknya saat ini.
Sementara di sisi lain, heterogenitas masyarakat Indonesia juga terus diaduk-aduk dengan berbagai isu yang berpotensi memecah belah kebhinekaan dalam persatuan.
"Pada waktu bersamaan generasi muda kita dihancurkan melalui budaya negatif, seperti budaya konsumtif, hedonisme, judi, online, seks bebas, peredaran narkoba, gerakan lesbian, gay, biseksual hingga transgender atau LGBT," ungkap Mulyono.
Bahkan kompleksitas tersebut, lanjut dia, semakin dipertajam dengan masalah global yang sangat signifikan, seperti pertumbuhan penduduk dunia semakin cepat yang berakibat terjadinya kompetisi global dalam memperebutkan pangan, air dan energi.
Melihat dari ancaman itu, kata KASAD, pondasi bangunan ketahanan nasional dalam menghadapi proxy war adalah harus dijaga seutuhnya.
"Tentu dengan penanaman dan penguatan kembali nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengantarkan kita menjadi negara merdeka dan berdaulat," harapnya.