Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Bambang Kusmiarso mengatakan kelompok bahan pangan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Masalah terbesar di KTI adalah bahan pangan yang sering mengalami fluktuasi harga, apa lagi beberapa daerah masih mengalami ketergantungan pasokan sejumlah bahan pokok dari daerah lainnya," kata Bambang Kusmiarso pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) 2017 BI se-Indonesia Timur di Makassar, Selasa.
Kondisi geografis yang luas dan beragam di wilayah KTI, kata dia, juga menyebabkan sulitnya distribusi bahan pangan.
"Masih dibutuhkan infrastruktur dan sarana yang lebih memadai demi mendukung distribusi kebutuhan pokok," katanya.
Di sisi lain, menurut dia, hampir sebagian besar struktur pasar masih dikuasai pedagang besar dalam mata rantai distribusi pangan.
"Karena itu antara satu pemerintah daerah dengan daerah lainnya perlu melakukan sinergi," katanya.
Dia mengatakan hadirnya TPID ini sangat penting untuk fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan dalam pengendalian harga.
"Saat ini, dari 18 provinsi di KTI, sudah 90 persen kabupaten/kota yang membentuk TPID," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Rakorwil TPID tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengkonsolidasikan dan mengkoordinasi berbagai permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
"TPID itu menjadi kekuatan yang utama untuk memetakan masalah terkait inflasi, dan mengukur kesiapan pemerintah dalam pengendalian inflasi," katanya.
"Masalah terbesar di KTI adalah bahan pangan yang sering mengalami fluktuasi harga, apa lagi beberapa daerah masih mengalami ketergantungan pasokan sejumlah bahan pokok dari daerah lainnya," kata Bambang Kusmiarso pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) 2017 BI se-Indonesia Timur di Makassar, Selasa.
Kondisi geografis yang luas dan beragam di wilayah KTI, kata dia, juga menyebabkan sulitnya distribusi bahan pangan.
"Masih dibutuhkan infrastruktur dan sarana yang lebih memadai demi mendukung distribusi kebutuhan pokok," katanya.
Di sisi lain, menurut dia, hampir sebagian besar struktur pasar masih dikuasai pedagang besar dalam mata rantai distribusi pangan.
"Karena itu antara satu pemerintah daerah dengan daerah lainnya perlu melakukan sinergi," katanya.
Dia mengatakan hadirnya TPID ini sangat penting untuk fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan dalam pengendalian harga.
"Saat ini, dari 18 provinsi di KTI, sudah 90 persen kabupaten/kota yang membentuk TPID," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Rakorwil TPID tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengkonsolidasikan dan mengkoordinasi berbagai permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
"TPID itu menjadi kekuatan yang utama untuk memetakan masalah terkait inflasi, dan mengukur kesiapan pemerintah dalam pengendalian inflasi," katanya.