Geram Makassar tolak politisasi agama dan SARA

Kamis, 9 Agustus 2018 16:29 WIB

Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Makassar (Geram) saat melakukan unjuk rasa menolak politisi agama dan SARA serta tolak deklarasi #2019 Ganti Presiden di bawah jembatan layang Makassar, Kamis (9/8) (ANTARA FOTO/Darwin Fatir/18)

Musuh rakyat dan mahasiswa hari ini adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kebodohan, korupsi, manipulasi dan berlaku nepotisme dalam kekuasaan

Makassar (Antaranews Sulsel) - Puluhan mahasiswa lintas kampus yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Makassar (Geram) menolak cara-cara berpolitik dengan mempolitisasi agama serta menyebarkan isu suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA.

"Kami menolak kelompok-kelompok yang mencari jalan politik dengan menjadikan agama sebagai wadahnya, termasuk upaya mengembuskan isu SARA dan praktik adu domba rakyat," kata koordinator lapangan aksi, Handika Desta di bawah jembatan layang Makassar, Kamis.

Menurut dia, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, gerakan membawa agama untuk mendapatkan dukungan dan simpati publik adalah bentuk praktik yang tidak berkesusaian dengan ajaran agama.

Selain itu, Desta menyatakan musuh mahasiswa saat ini adalah oknum atau mereka yang mengadu domba rakyat dengan menciptakan konflik horizontal, menyebarkan fitnah dan kebencian serta menghalalkan segala cara untuk berkuasa, juga merebut kekuasaan.

Karena itu, lanjut dia, mahasiswa tidak ingin menjadi pewaris konflik dan dendam dalam proses pemilu hingga usai pemilu nanti.

Untuk itu pihaknya mengajak warga negara tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, negara dan rakyat NKRI.

"Musuh rakyat dan mahasiswa hari ini adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kebodohan, korupsi, manipulasi dan berlaku nepotisme dalam kekuasaan," paparnya.

Selain itu, Geram juga mengimbau masyarakat Sulsel tidak terprovokasi dan hasutan oleh ajakan pihak luar yang ingin merusak tatanan persatuan, toleransi serta sikap saling menghargai yang sudah terbangun sejak lama di daerah ini.

"Kami juga meminta Kapolda Sulsel utuk mengkaji izin kegiatan berbau kampanye yang dikemas dalam kegiatan deklarasi #2019 Ganti Presiden, sebab itu belum masuk masa kampanye dan bisa menimbulkan ketegangan dan pertentangan di tengah masyarakat," katanya.

Sebelumnya, rencana deklarasi Ganti Presiden 2019 oleh Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulsel di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (12/8) menuai pro dan kontra.

Ketua FUIB Sulsel sekaligus Ketua Panitia Deklarasi Ganti Presiden 2019, Mukhtar Daeng Lau, menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas serta masyarakat di Makassar untuk hadir mengikuti deklarasi tersebut.

Bahkan, deklarator nasional 2019 Ganti Presiden, seperti Neno Warisman dan musisi John Sang Alang, akan menghadiri acara tersebut.

Muhktar berdalih deklarasi tersebut bukan pesanan dari tokoh partai politik tertentu serta tidak berseberangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kepolisian hingga hari ini belum memutuskan apakah deklarasi itu bisa dilaksanakan atau tidak.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.