FSP BUMN tolak PMA 100 persen

id Federasi Serikat Pekerja ,fsp bumn,Daftar Negatif Investasi ,pma,FSP BUMN tolak PMA 100 persen,Ketua FSP BUMN Stategis,Wisnu Adi Wuryanto

Suasana konfrensi pers digelar pengurus Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis menolak investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) karena dinilai akan merugikan negara. (foto istimewa)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis menolak rencana kebijakan pemerintah untuk merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI dengan kata lain 100 persen investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA).

"Kebijakan pemerintah di bidang investasi seperti pada empat sektor yakni Telekomunikasi dan Informasi (TI), Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kesehatan, dan Pariwisata sudah sangat liberal," tegas Ketua FSP BUMN Stategis Wisnu Adi Wuryanto melalui siaran persnya, Kamis.

Menurut dia, liberalisasi sektor industri strategis telah melanggar Undang-undang Dasar 1945. Padahal seharusnya, tidak perlu ditambah tapi mesti dikurangi agar kedaulatan bangsa terjaga.

"Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67 persen di sektor TI dan 49 persen di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka, mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri," ungkap Wisnu.

Ia mengemukakan yang harus ingat bahwa telekomunikasi dan energi adalah cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Selain itu disebutkan dalam Undang-undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan demikian.

"Pemerintah harus memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan telekomunikasi dan energi guna memastikan sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jelas ini merupakan amanah pasal 33 Undang-undang Dasar," ujarnya mengingatkan.

Bisa dibayangkan lanjut dia, apabila penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi bergerak, penyelenggaraan jasa konten dan aplikasi, pengelolaan energi di hulu serta pengelolaan energy hilir sepenuhnya dikuasai asing, apa jadinya negeri ini.

"Negara ini seperti menyerahkan kedaulatan industri strategis ke pihak asing. Karena kita tahu betapa pentingnya sektor telekomunikasi dan energi dalam menggerakkan perekonomian, kesejahteraan, sosial budaya, bahkan Pertahanan Keamanan Negara kita," ungkapnya.

Dia mencontohkan, apa jadinya nomor telepon para pejabat negara teregistrasi di operator telekomunikasi yang seluruh sahamnya dimiliki asing 100 persen.

Sektor energi yang menjadi kebutuhan vital rakyat Indonesia ternyata dilayani oleh perusahaan asing, tentu mengakibatkan negara dan rakyat akan kehilangan kedaulatannya.

"Kekuatan satu-satunya yang kita miliki mempertahankan kedaulatan adalah kepemilikan modal. Saat ini, ketergantungan Indonesia kepada asing dalam hal produk teknologi telekomunikasi dan energi sangat tinggi," beber dia.

Selain itu, jaringan telekomunikasi yang tersebar di Indonesia, perangkat konstruksi dan pengeboran migas dapat ?hampir seluruhnya produk impor. Apa jadinya bila para produsen perangkat dengan teknologi tinggi tersebut dibolehkan memiliki modal sampai 100 persen.

Jika hal tersebut tetap dilaksanakan, mari kita tunggu hancur dan matinya perusahaan baik itu BUMN maupun swasta nasional yang mengelola sektor sektor tersebut. Kondisi yang sangat jauh dari cita-cita ingin berdaulat di sektor telekomunikasi dan energi.

"Khusus untuk sektor telekomunikasi atau ICT, kini dengan pemodalan maksimal 67 persen asing, sumbangan kepada defisit neraca perdagangan kita di bidang ini sekitar Rp2,3 triliun. Itu karena kita belum bisa memproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan," katanya.

Wisnu menjelaskan, seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi untuk mendorong dan menumbuh kembangkan industri sehingga dapat mengurangi defisit, bukannya membebaskan kepemilikan sampai 100 persen kepada asing, yang pasti akan membuat defisit semakin membengkak karena impor semakin banyak.

Pihaknya tetap mengapresiasi pemerintah yang telah membuka ruang diskusi untuk mempertimbangkan masukan dari para stakeholder Industri, mengingat ini demi kepentingan bangsa.

"Memperhatikan pentingnya dua sektor strategis di atas, kami minta bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana relaksasi DNI 100 persen terhadap sektor energi dan telekomunikasi," pintanya.

FSP BUMN Strategis menilai bahwa kebijakan 100 persen PMA di sektor industri strategis, untuk bangsa dan negara diyakini akan lebih banyak keburukannya dibanding kebaikannya.

"Bila hal tersebut tetap dilaksanakan, maka dipastikan kebijakan pemerintah tersebut bertentangan dengan amanah konstitusi UUD 1945. Terkait hal tersebut, Federasi akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan dimaksud," katanya menegaskan.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar