Bea Cukai Sulbagsel Canangkan zona integritas

id Bea cukai,Kemenkeu,Zona integritas,Bea dan cukai,Sulbangsel,Korupsi

Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Sumiyati (kiri) bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) , Pradmoyo Tri Wikanto (kanan) menunjukkan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas usai ditandatagani di kantor Bea dan Cukai wilayah Sulbagsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/3/2019). Foto/Antaranews/Darwin Fatir.

Makassar (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dibawah unit kerjanya Bea Cukai Wilayah Sulawesi Bagian Selatan (Subagsel) mendorong pencanangan zona integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.

"Pencanangan zona integritas ini merupakan suatu momentum yang luar biasa bagi kita semua. Karena ini mencerminkan niat semangat untuk terus melakukan reformasi perbaikan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata Inspektorat Jenderal Kemenkeu Sumiyati di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Selain itu, Bea Cukai di bawah unit kerja Kemenkeu mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah mencanangkan zona integritas.

Meski demikian, pencanangan yang dilaksanakan Bea Cukai Sulbagsel tidak hanya dijalankan tapi perlu sosialiasi dan dukungan dari para mitranya seperti eksportir, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah untuk saling bersinergi.

"Tentunya membangun suasana kerja yang lebih baik yang akuntabel dan transparan sesuai peraturan di lingkungan Bea dan Cukai serta mitra kerjanya," kata dia di kantor Bea dan Cukai Sulbagsel Jalan Satando Makassar.

Menurutnya, mengapa pencanangan ini sangat diperlukan, karena tugas Bea cukai begitu penting, yakni pertama, untuk melindungi masyarakat kita dari berbagai macam gangguan barang ilegal dan sejenisnya.

Kedua, mempunyai tugas untuk mencari uang guna mengisi kas negara, dimana uang ini merupakan bagian dari penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia seperti infrastuktur, sekolah dan dana transfer ke daerah serta dana desa.

Ketiga, untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih baik. Kalau berbagai macam fasilitas diberikan, maka layanan akan lebih baik.

"Diharapkan di sini juga mendorong pertumbuhan ekspor yang menghasilkan devisa serta ekonomi dalam negeri, industri dalam negeri akan tumbuh yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat," papar Sumiyati.

Sementara untuk impor, lanjut dia, kalau pelayanannya lebih baik, lebih cepat maka tentu dunia industri akan makin bergairah sehingga hasilnya bisa dinikmati. Semakin murah, makin cepat tentu biaya yang importir tanggung akan lebih murah.

Kalau ini semua dilakukan dengan fair, kata dia, maka akan menciptakan apa suatu kondisi yang sangat baik pula. Karena itu, perlu sinergi dari semua pihak terkait untuk saling bekerja sama menjaga akuntabel transparan.

"Dengan semangat itu tadi, enggak ada korupsi kita bersih, birokrasinya melayani orangnya penuh integritas. Ini merupakan sikap mental yang luar biasa dan harus kita bangun, kita dukung bersama," ungkap mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) ini.

Sementara Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulbagsel, Pradmoyo Tri Wikanto pada kesempatan itu mengemukakan pencananagan zona integritas tersebut menterjemahkan arahan pimpinan.

Sebab program reformasi birokrasi telah bergulir sejak tahun 2007 lalu hingga sekarang dengan transformasi kelembagaan.

"Ini merupakan wujud komitmen Kanwil DJBC Sulbagsel yang disatukan dalam program Kementerian PAN-RB. Kita di bawah bimbingan dan arahan Dirjen yang bertanggung jawab untuk program ini," ujarnya.

"Kita dukung penuh dan mudah-mudahan kualitas layanan pengawasan kita ke depan lebih baik dengan adanya pencanangan ini," katanya.

Pencanangan zona integritas tersebut diharapkan bisa mengubah pola pikir serta Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa lebih di perbaiki serta tetap mensosialiasikan bahwa Bea dan Cukai bersama mitra kerja telah bekerja secara profesional untuk diketahui publik.

"Kalau pun ada pegawai atau bagian dari mintra Bea dan Cukai Sulbangsel yang melakukan pelanggaran, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini bukti keseriusan kami mencanangkan zona integritas," tambahnya.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas bersama mitra kerja dari pihak aparat keamanan TNI-Polri, importir, perbankan, serta perwakilan media.
Pewarta :
Editor: M Darwin Fatir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar