Kadin Usulkan Enam daerah Percontohan Hadapi Afta
Makassar (ANTARA Sulsel) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel mengusulkan penunjukkan enam kabupaten sebagai daerah percontohan menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) 2010.
Ketua Kadin Sulsel Zulkarnaen Arief di Makassar, Selasa mengungkapkan usulan tersebut sebagai tantangan terhadap pemerintah provinsi.
"Tunjuk dua daerah dari bagian utara, dua dari selatan dan dua dari tengah di Sulsel, lalu kita rumuskan apa yang akan kita lakukan dan lakukan evaluasi dalam setahun bisa bertahan atau tidak," jelasnya.
Usulan ini merupakan langkah kongkret yang diharapkan dipilih oleh pemerintah. Kalangan pemuda melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel pun diharapkan jadi pelopornya.
Ia mendorong penciptaan pengusaha-pengusaha baru untuk menghadapi tantangan ini. "Saya ingin mendorong investor daerah untuk berinvestasi di daerahnya sendiri," ujarnya.
Menurutnya, Asean Free Trade Area (AFTA) 2010 adalah penjajahan jilid II, devisa Indonesia Rp56 triliun sementara China Rp1400 triliun. Pihaknya, menolak pasar bebas.
"Dengan pajak nol persen yang diberlakukan pada pasar bebas sulit untuk bersaing dengan produk dari luar. Februari 2010 gula impor sudah masuk bukan tidak mungkin berikutnya beras," katanya.
Ia menilai, selama ini Indonesia sudah banyak tergantung dengan pihak luar tapi malah akan membeli juga barang dari luar.
"Saya yakin tidak ada satupun pengusaha atau daerah yang sanggup menghadapi ini," ujarnya sambil memberikan contoh 400 pengusaha sepatu di Indonesia gulung tikar dan pengusaha jamu Indonesia yang mulai goyah.
Perbankan juga tidak seluruhnya mendukung pengusaha. "Bank jangan takut memberikan pinjaman kepada pengusaha lokal," tambahnya.
Ketua HIPMI A. Ridwan Djabir mengatakan, hambatan menghadapi pasar bebas ada pada komunikasi. "Kita pasti akan sulit berkomunikasi dengan orang China dan memerlukan warga keturunan untuk melakukan komunikasi-komunikasi tersebut," katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung kebutuhan peningkatan infrastruktur dan peninjauan kembali kenaikan UMP dan meminta keaktifan asosiasi-asosiasi pengusaha di Sulsel.
(T.PSO-100/H-CS)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
