DPRD Mamuju Dapat Teguran Mendagri

Senin, 8 Februari 2010 20:56 WIB

Mamuju (ANTARA News) - DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengakui telah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena belum mengesahkan APBD tahun 2010.

"Kami akui telah mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena hingga saat ini belum menetapkan APBD Kabupaten Mamuju tahun 2010," kata Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mamuju, Lalu Syamsul Rijal, di Mamuju, Senin.

Menurut dia, tidak ditetapkannya APBD tahun 2010 Kabupaten Mamuju secara tepat waktu yakni sesuai aturan yang ditetapkan peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) yaitu paling lambat 31 Desember 2009, sehingga APBD Mamuju mengalami keterlambatan, bukan semata-mata karena kesalahan DPRD Kabupaten Mamuju.

Melainkan juga diakibatkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yang menjadi mitra kerja dari dewan sebagai pihak legislatif dalam pembahasan APBD tahun 2010 Mamuju tersebut karena dinilainya tidak bisa menjalin kerjasama.

"Kalau APBD terlambat maka Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat untuk daerah ini terancam dipotong lima persen, tapi itu bukan kesalahan kami melainkan kesalahan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Mamuju yang tidak bekerjasama secara baik dengan dewan dalam menyusun APBD 2010," katanya.

Ia mengatakan, SKPD Pemkab Mamuju menjadi mitra dewan dalam menyusun APBD tersebut tidak rasional dalam menyusun pagu anggaran setiap program kerja di APBD tahun 2010.

Sehingga, katanya, DPRD Mamuju menolak menerima pagu anggaran yang disusun oleh SKPD tersebut karena akan membebani anggaran APBD pada saat akan ditetapkan dan mengakibatkan APBD mengalami devisit.

"Ada SKPD Pemkab Mamuju yang menyusun pagu anggaran melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam rancangan APBD tahun 2010 tidak rasional, sehingga kami pasti menolak dan akibatnya APBD terlambat disahkan," katanya.

Selain itu, keterlambatan APBD Mamuju juga diakibatkan karena SKPD Pemkab Mamuju tidak proaktif dalam pembahasan APBD karena sering tidak mengikuti pembahasan APBD di DPRD Mamuju.

"Molornya pembahasan APBD Mamuju karena SKPD seringkali tidak menghadiri pembahasan APBD, seperti hari ini, banyak SKPD tidak hadiri pembahasan karena keluar daerah," katanya.
(T.PK-MFH/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.