Makassar (ANTARA) - Dinas Peternakan Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makasar, Sulawesi Selatan, menyatakan hasil pemeriksaan tim di sejumlah titik penampungan hewan kurban terdapat sebanyak 860 ekor dinyatakan tidak layak dikurbankan.
"Untuk jumlah populasi hewan kurban jenis sapi telah diperiksa tim sebanyak 4.098 ekor. Yang layak 3.326 ekor, tidak layak 772 ekor sapi," sebut Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan DP2 Makassar, Andi Herliyani saat dialog rutin Pemkot Makassar, Kamis.
Sementara untuk hewan kurban jenis kambing yang telah diperiksa sebanyak 263 ekor, hanya 175 ekor yang layak, sedangkan sisanya ada 88 ekor yang dianggap tidak layak. Bila dihitung totalnya terdapat 860 ekor hewan kurban yang dianggap tidak layak.
Terkait dengan pemeriksaan hewan kurban di penampungan pada sejumlah titik, kata Herliyanti, pihaknya telah membentuk tim dan bekerja sejak Sabtu lalu dengan melibatkan tim dokter hewan dari Universitas Hasanuddin, 58 orang, Dinas Kesehatan Makassar, dan Dinas DP2 sebanyak 47 orang, sementara 20 orang dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Herliyanti mengatakan, teknis setelah pemeriksaan hewan tersebut dari tim, akan diberikan label stiker berwarna kuning ditanduknya, selanjutnya diberikan kartu berwarna hijau usai pemeriksaan bila dinyatakan layak potong.
"Jadi nomor registrasi di kartu yang diberikan sesuai dengan stiker pada hewan kurban. Masyarakat diimbau untuk membeli hewan kurban yang sudah diperiksa juga dikenakan label pemeriksaan agar aman, sehat dan halal," paparnya.
Menurut dia, hewan yang dianggap tidak layak tersebut bisa saja dipotong, hanya saja tidak masuk kriteria sebagai hewan kurban setelah diperiksa memiliki cacat, katarak, kurus dan belum cukup umur.
Mengenai dengan penyaluran hewan kurban dari daerah lain ke Makassar, ia mengungkapkan, telah dilakukan pengawasan dengan menempatkan petugas gabungan di perbatasan kota. Berdasarkan laporan tersebut rata-rata dari Kabupaten Bone, Sinjai, dan Wajo.
"Semua hewan kurban yang masuk Makassar diperiksa, apakah sudah memiliki surat dari Dinas Kesehatan setempat. Kalau tidak memiliki surat atau izin maka tidak diizinkan masuk. Ini dilakukan untuk menghindari adanya penularan penyakit," ungkap dia.
Kendati demikian, sejauh ini pihaknya masih optimistis hingga H-1 lebaran tetap melakukan pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban. Selain itu, rencananya, tim akan memeriksa daging kurban hingga H+2 lebaran di sejumlah masjid yang menyelenggarakan pemotong hewan kurban.
"Saat ini dilakukan pemeriksaan sebelum pemotongan, selanjutnya nanti setelah dipotong sebagai bentuk antisipasi adanya penyakit pada hewan salah satunya antraks. Setiap pemeriksaan sampel diperiksa di laboratorium Unhas," ucapnya.
Ketersediaan stok daging kurban
Direktur operasional Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Makassar, Ahmad Susanto dalam diskusi itu mengatakan, pihaknya siap menyediakan stok daging jelang dan pascalebaran kurban tahun ini.
Meski demikian, tahun ini pemesanan lebih sedikit menurun dari tahun sebelumnya, mengingat daya beli masyarakat ikut menurun serta banyaknya orang ikut berkurban. Begitupun banyak lembaga kemanusiaan juga membuka layanan hewan kurban.
"Kami tetap menyediakan stok daging. Tentu ada peningkatan signifikan di hari biasanya. Untuk hari biasa telah disiapkan 23 ton daging konsumsi. Sedangkan untuk kebutuhan lebaran bisa mencapai 1000 persen," beber dia.
