Kupang (ANTARA) - Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, setuju jika masa jabatan DPR dibatasi.
Pembatasan masa jabatan ini karena dalam sistem demokrasi, semua pejabat politik, baik itu pejabat eksekutif maupun legislatif harus dibatasi waktunya untuk menjabat, kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ketentuan masa jabatan DPR, DPD dan DPRD.
Advokat Ignatius Supriyadi melayangkan gugatan ke MK terhadap sejumlah pasal yakni Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 376 ayat (4) UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Sejumlah pasal tersebut mengatur tentang masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dibatasi lima tahun dan berakhir saat anggota legislatif baru telah mengucapkan sumpah atau janji.
Supriyadi menilai pasal tersebut dapat menimbulkan multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum. Alhasil kursi di DPR, DPD, dan DPRD selama ini cenderung diduduki oleh orang-orang lama.
Johanes Tuba Helan mengatakan, sejak dua tahun lalu, dirinya sudah mewacanakan perlunya pembatasan masa jabatan DPR, tetapi tidak mendapat respons.
"Kalau sekarang ada warga negara yang mengajukan gugatan ke MK, maka ini adalah momentum bagi MK untuk mengambil keputusan secara adil," katanya.
Menurut dia, pembatasan masa jabatan politik di DPR sangat penting agar bisa memberikan kesempatan kepada kader muda untuk naik atau yang dikenal dengan sebutan regenerasi jabatan.
"Kalau tidak ada pembatasan, maka hanya orang-orang itu saja yang menjadi anggota DPR seumur hidup. Tidak ada regenerasi sama sekali," kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT ini.
Selain potensi terjadinya korupsi lebih terbuka, karena orang yang sudah lama menduduki jabatan di suatu tempat, akan lebih mudah melakukannya, katanya.
Berita Terkait
Kuasa Hukum korban dugaan asusila baru laporkan Hasyim Asy'ari ke DKPP RI
Jumat, 19 April 2024 17:51 Wib
MK menerima "amicus curiae" dari empat BEM fakultas hukum
Selasa, 16 April 2024 13:20 Wib
KPU optimistis MK putuskan hasil PHPU Pemilu 2024 sesuai kerangka hukum
Senin, 15 April 2024 19:05 Wib
Kemenkumham Sulsel berikan pendampingan KKP HAM
Selasa, 9 April 2024 10:56 Wib
LBH Apik: Kasus anak berhadapan dengan hukum dominan di Makassar
Jumat, 29 Maret 2024 16:55 Wib
Yusril: Permohonan tim hukum AMIN kebanyakan narasi dan asumsi
Rabu, 27 Maret 2024 14:30 Wib
OJK imbau masyarakat hindari masalah hukum dengan tidak gunakan jasa pinjol
Rabu, 27 Maret 2024 1:49 Wib
Kemenkumham Sulbar meningkatkan kualitas produk hukum daerah
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib