Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara segera memproses pemberian hibah lahan untuk pembangunan kantor Bawaslu setempat agar tidak bergantung dengan pengadaan ataupun pinjam pakai kantor yang selama ini membebani anggaran negara, sekaligus menjaga integritas dan independensi penyelenggara pengawas Pemilu.
"Saya sampaikan segera kita bereskan lahan yang akan diberikan kepada Bawaslu untuk dibangun. Marwah dan wibawahnya berbeda jika Bawaslu sudah memiliki tanah dan bangunan sendiri, dibanding masih pinjaman," kata Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong di Rantepao, Sulawesi Selatan, Rabu.
Ia menegaskan apresiasinya terhadap peran Bawaslu yang konsisten menjaga keadilan demokrasi.
Ia juga berkomitmen sebagai pemerintah daerah turut mendukung kelembagaan pengawas Pemilu, salah satunya menyerahkan lahan untuk pembangunan kantor Bawaslu di Toraja Utara.
"Banyak orang yang berpikir bahwa selesai pilkada, KPU dan Bawaslu menjadi pengangguran terselubung. Ternyata hal ini tidak benar karena banyak giat yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu," tuturnya pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
"Kita mengapresiasi atas dedikasi Bawaslu pada kegiatan hari ini, formasi pimpinan hampir lengkap. Saya sendiri sebagai kontestan dan ketua partai sangat menghormati proses yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu," katanya lagi..
Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Hasruddin Pagajang, pada kesempatan itu mengemukakan kegiatan ini merupakan wujud kemitraan antara Komisi II DPR RI dan Bawaslu untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.
"Bawaslu merupakan mitra Komisi II DPR RI. Kegiatan ini menjadi media menyerap aspirasi masyarakat, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di Komisi II. Termasuk mengenai proses hibah tanah dari Bupati Toraja Utara untuk Bawaslu agar segera diproses," paparnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli menyampaikan dalam forum tersebut bahwa penguatan kelembagaan ini adalah wadah strategis untuk memperkuat dukungan terhadap Bawaslu, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia (SDM).
"Forum ini kaya akan informasi karena merupakan kolaborasi antara Bawaslu dengan Komisi II DPR RI. Kita berharap selain dukungan anggaran, juga ada dukungan SDM yang bisa menjadi bekal bagi tenaga ahli Komisi II untuk selanjutnya dibahas.
"Kita juga bersyukur mendengar informasi baik dari Pak Bupati tentang hibah tanah yang sedang dalam proses untuk pembangunan Kantor Bawaslu," ujarnya mengapresiasi.
