Pelaksanaan UN di Sulut Bebas Pungli
Manado (ANTARA Sulsel) - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat sekolah dasar (SD), SMP hingga SMA/SMK seluruh Sulawesi Utara (Sulut), bebas pungutan liar (pungli) karena sudah ditanggung pemerintah.
Laporkan kepada DPRD, pemerintah hingga kepolisian, jika ada oknum guru atau pihak sekolah menarik biaya UN, kata Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), James Karinda, saat rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut, Rabu.
Semua biaya pelaksanaan UN mulai dari distribusi naskah ujian hingga ke daerah kepulauan dan pedalaman serta insentif pengawasan, menjadi tanggungan pemerintah.
DPRD Sulut akan memantau dan mengawasi langsung pelaksanaan UN di Sulut, dimulai dengan daerah-daerah terpencil, katanya.
Masyarakat diminta proaktif melaporkan indikasi pelanggaran maupun penarikan pungli jika terbukti bersalah.
Sebelumnya, biaya UN tahun 2009 Sulut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4,8 miliar, sebagian besar ditanggung APBD serta APBN, kata Kepala Diknas Provinsi Sulut, Djauhari Kansil.
Sementara itu, jumlah siswa peserta UN tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK Sulut sebanyak 99 ribu orang, tersebar hingga ke daerah kepulauan Sangihe dan Talaud.
Biaya UN sebesar Rp4,8 miliar sudah termasuk alokasi anggaran praUN sebesar Rp1 miliar yang akan digelar awal Maret 2009. (T.H013/M015)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
