Makassar (ANTARA) - Ketua Dewan Professor Unhas Prof Dr Ir Mursalim, mengatakan munculnya COVID-19 diawal 2020 merupakan permasalahan yang menyita banyak perhatian, sebab menimbulkan banyak dampak dari berbagai lini kehidupan.
"Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara. Saat ini perekonomian negara mengalami tekanan berat," katanya dalam webinar.Dewan Professor Universitas Hasanuddin dengan tema "Inovasi Sistem Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19", Senin.
Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA mengatakan perekonomian merupakan sektor yang paling merasakan dampak COVID-19. Dia mengatakan bahwa para pakar telah mengkonfirmasi vaksin belum akan muncul dalam empat sampai lima bulan mendatang. Bahkan, bisa saja dalam 12 sampai 18 bulan mendatang baru vaksin ditemukan.
"Jika ukuran waktu tunggunya itu, maka bisa kita bayangkan suasana akan semakin terpuruk dan memberi tekanan besar pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Di Indonesia sendiri, sesuai data ketenagakerjaan pada April 2020, jumlah PHK dan karyawan dirumahkan mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi juga sudah turun.
"Oleh karena itu, sudah tepat jika kita mengikuti trend dunia memasuki era new normal. Tidak menunggu pasca pandemi, tetapi hidup berdampingan dengan wabah yang makin melandai," ujarnya.
Memasuki trend era normal baru, lanjutnya, tentu membutuhkan persiapan dan komitmen dengan membangun protokol kesehatan yang bertujuan mengatur interaksi sosial yang lebih sehat sesuai dengan anjuran yang ditetapkan.
"Kita bersyukur pemerintah telah menetapkan program pemulihan nasional yang ditetapkan secara berbeda tergantung daya tular virus yang diikuti dengan standar WHO. Selain itu, mendengar pernyataan pak Jokowi dimana pemerintah telah menyiapkan dana yang cukup besar," ujar Dwia.
Prinsip dasar pemulihan sosial ekonomi dalam era new normal merupakan suatu proses adaptasi sosial. Sehingga selama proses tersebut berlangsung, harus diseimbangkan antara kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
Untuk itu, Pemerintah diharapkan cerdas untuk mengetahui kondisi dan terpenting adanya kesepakatan dari semua pemangku kepentingan tentang indikator sosial ekonomi yang akan diprogramkan.
Dalam upaya merespon penanganan wabah, tambahnya, pemerintah diharapkan mengembangkan kebijakan berbasis data yang terukur, sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi, serta memperhatikan kearifan lokal.
"Saat ini kita perlu membangun norma baru, membangun roadmap protokol dan kesadaran bersama. Saya berharap, dengan hadirnya webinar ini akan muncul pemikiran tajam dan kritis dalam membangun sistem pemulihan sosial ekonomi," ujar Dwia
Berita Terkait
Dewan Keamanan PBB akan 'vote' soal keanggotaan penuh Palestina Kamis ini
Rabu, 17 April 2024 15:53 Wib
Utusan tetap Iran di PBB memberi peringatan keras kepada Israel terkait balasan
Selasa, 16 April 2024 13:46 Wib
Indonesia meminta Iran dan Israel untuk menahan diri
Senin, 15 April 2024 6:04 Wib
DK PWI Pusat sebut bantuan Rp6 M dari BUMN untuk UKW tidak boleh disalahgunakan
Minggu, 7 April 2024 6:21 Wib
Dewan Pers siap mendampingi sengketa pers di PN Makassar
Senin, 25 Maret 2024 1:04 Wib
KPU Sulsel tuntaskan rekapitulasi hasil perolehan suara calon DPD RI
Senin, 11 Maret 2024 18:27 Wib
DKPP masih pelajari hasil sidang kode etik KPU Pangkep
Sabtu, 9 Maret 2024 0:57 Wib
Pengurus IKA PMII Universitas Negeri Makassar masa khidmat 2023-2028 dilantik
Kamis, 7 Maret 2024 17:04 Wib