PEMERINTAH DIMINTA KENDALIKAN DEFLASI DAERAH
Makassar, 5/11 (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan mendesak pemerintah untuk melakukan pengendalian laju deflasi yang terjadi di Sulsel Oktober 2008. "Para politikus kita seharusnya bisa mendorong pemerintah untuk memikirkan iklim dunia usaha kita saat ini," kata Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Drs La Tunreng, MM di Makassar, Rabu.
Apindo menilai, legislatif perlu mendorong agar pemerintah dan Bank Indonesia agar meninjau kembali kebijakan kenaikan tingkat suku bunga, yang selama ini menyulitkan dunia usaha.
"Kebijakan menaikkan suku bunga untuk menekan laju inflasi justru akan menyulitkan pengusaha, sebab pengusaha harus dibebani pembayaran bunga yang cukup tinggi," keluhnya.
Apindo menyarankan, agar pemerintah dapat melihat kondisi perbankan di negara ? negara Eropa dan Asia yang sedang berkembang seperti Jepang, India, dan China yang telah menurunkan suku bunga bagi pengusahanya.
"Ada apa dengan kita, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama, kapan pemerintah masih menaikkan suku bunga, maka yang menjadi tumbal nantinya adalah pengusaha," ujarnya.
Indikator penyebab tingginya inflasi saat ini, disebabkan tingkat konsumsi masyarakat yang cukup besar selama ramadhan lalu, yang menyebabkan terjadinya tingkat inflasi.
"Begitu pasar keuangan dunia anjlok, pemerintah tidak berdaya untuk menahan laju inflasi minus (deflasi) pada Oktober lalu," ujarnya.
Apindo khawatir, kondisi ini akan mempengaruhi permintaan produksi mengalami penurunan di pasaran, akibatnya pembukaan lapangan kerja terancam akan terhambat.
Badan Pusat Statisitik Provinsi Sulsel merilis bahwa Sulsel telah mengalami deflasipada Oktober 2008 lalu.
Penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) itu diperoleh dari 4 kota diSulsel sebagai penyebab terjadinya deflasi.
Kepala Bidang Distribusi dan Statisitik Badan Pusat Statistik (BPS)Sulsel, Anwar Harris mengungkapkan, deflasi terjadi akibat turunnya harga sejumlah komoditi pokok seperti bahan makanan, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.
"Dari 411 komoditi yang telah disurvei BPS selama ini, komoditas yang memberikan andil negatif diakui cukup mendominasi," ujarnya. ***2***
(T.PK-HK/B/F003/F003) 05-11-2008 10:19:40
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
