Aktivis Makassar Bentuk AMPD

Senin, 15 November 2010 09:59 WIB

Makassar (ANTARA News) - Sejumlah aktivis mahasiswa di Sulawesi Selatan meluncurkan lembaga Angkatan Muda Pro Demokrasi guna memberi pencerahan demokrasi kepada masyarakat.

Inisiator AMPD Arman di Makassar, Senin, mengatakan, minimnya pemahaman demokrasi membuat masyarakat kurang mengkritisi program pembangunan yang dijalankan pemerintah setempat, baik di sektor ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan maupun beberapa sektor lainnya.

"Inti dari demokrasi adalah akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat kita belum terbiasa menuntut hak mereka agar mendapat pelayanan publik yang optimal dari pemerintah," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi) tersebut mengatakan, keberadaan lembaga itu diharapkan memberi kontribusi positif pada peningkatan kesadaraan hak-hak publik di Sulsel tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Menurutnya, gerakan pencerahan terutama di komunitas masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan, akan dilakukan secara terstruktur dan kontinyu. Setiap kabupaten/kota direncanakan memiliki relawan AMPD yang bertugas memfasilitasi forum-forum penguatan masyarakat sipil.

"Kami juga berharap akan lahir kader dan kelompok prodemokrasi pada tingkat lokal atau basis yang mampu melakukan sosialisasi dan pendidikan demokrasi bagi masyarakat sekitarnya," ujarnya.

Inisiator lainnya yang juga Aktivis Persatuan Mahasiswa Islam indonesia (PMII), Haeruddin, menyebutkan, beberapa masalah yang menghambat konsolidasi demokrasi di Sulsel antara lain, kultur feodalisme dan otoriterisme yang masih kuat di kalangan politisi dan pejabat pemerintah lokal.

Akibat kultur tersebut, semangat demokrasi yang menjunjung tinggi sikap egaliter dan kualitas individu telah dirusak oleh sejumlah elit oligarki.

Kedua, belum transparan dan akuntabilitasnya program pembangunan seperti kesehatan dan pendidikan gratis terutama bagi masyarakat terpencil di Sulsel.

"Makassar penuh monitoring, jadi tidak ada kasus di situ. Tapi realitas di kabupaten/kota yang jauh dari Makassar, warga tetap harus mengeluarkan uang untuk kesehatan dan pendidikan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap keberadaan AMPD dapat dinilai publik sebagai salah satu upaya percepatan demokrasi di Indonesia pda umumnya dan Sulsel pada khususnya.
(T.KR-AAT/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.