Pemprov Sulsel Diminta Dukung Program Perlindungan Anak

Minggu, 28 November 2010 19:42 WIB

MAKASSAR - WORKSHOP JURNALISTIK. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Makmur Sunusi (tengah) di dampingi Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat (kanan) dan Jurnalis Anak, Andi Fadli (kiri) menghadiri Work

Makassar (ANTARA News) - Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Makmur Sunusi meminta pemerintah daerah mendukung penganggaran program perlindungan hukum bagi anak.

Hal ini disampaikan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Makmur Sunusi saat membuka pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) dengan tema "Pengawalan Media Terhadap Isu-isu Anak" di Makassar, Minggu.

Menurut dia, permasalahan anak masih belum menjadi prioritas pemerintah daerah karena anggaran yang dialokasikan dalam APBD belum mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan persoalan hukum dan hak-hak anak.

"Anggaran di daerah lebih banyak mengarah ke pembiayaan yang lain, sementara persoalan anak tidak terlalu populer dalam pembahasan APBD. Dinas Sosial hanya dapat sisa-sisa dana dari dinas-dinas lainnya," kata dia.

Dia mengharapkan, rekomendasi dari pelatihan jurnalistik dan kehumasan ini bisa membuka pemahaman kalangan media untuk bisa mengubah pola pikir pemegang kebijakan di daerah.

Apalagi, kata dia persoalan anak yang berhadapan dengan hukum cukup tinggi terjadi di daerah dan pemerintah daerah dinilai masih memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melapaskan beban anak dari jeratan hukum.

"Kami berharap media bisa berperan lebih banyak dengan mengubah "mindset" pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat pentingnya perlindungan hukum bagi anak," kata dia.

Kepala Biro Utama Perum LKBN Antara Sulselbar, Fredrich C. Kuen yang diberikan kesempatan pertama kali membawakan materi dalam workshop jurnalis itu mendukung adanya rekomendasi pembentukan Forum Jurnalis Peduli Anak (FJPA) Sulsel.

"Pembentukan forum ini cukup penting, paling tidak temuan teman-teman media di lapangan terkait persoalan hukum dan hak anak bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke pihak-pihak terkait," kata dia.

Hal sama juga disampaikan Kepala Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar, Dirjen Kementerian SosialMuhammad Sanusi menyatakan akan menjadikan forum jurnalistik ini sebagai program percontohan nasional yang nantinya akan mengawal berbagai persoalan-persoalan anak di daerah.

Apalagi, kata dia pusat rehabilitasi sosial hanya ada empat di Indonesia termasuk di Makassar. "Kami berharap keterlibatan FJPA (Forum Jurnalis Peduli Anak) Sulsel ini bisa mendorong pemerintah kabupaten/kota membangun pusat rehabilitasi semacam ini," kata dia.
(T.KR-HK/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.